DPRD Balangan Carikan Solusi Tangani Keluhan Banjir Di Desa Matang Hanau

Terkait keluhan warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong karena desanya selalu menjadi langganan banjir, M Ifdali Wakil Ketua DPRD Balangan sampaikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. (Sumber Foto: Vit/Koranbanjar.net)
Terkait keluhan warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong karena desanya selalu menjadi langganan banjir, M Ifdali Wakil Ketua DPRD Balangan sampaikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. (Sumber Foto: Vit/Koranbanjar.net)

Terkait keluhan warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong karena desanya selalu menjadi langganan banjir, M Ifdali Wakil Ketua DPRD Balangan sampaikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu.

BALANGAN, koranbanjar.net – Hal ini Perlu ditanggapi dan dilakukan penanganan dan solusi yang pasti untuk bisa dilaksanakan agar permasalahan banjir ini tidak terus berkelanjutan.

Dalam kesempatannya, Ifdali menerangkan sebelumnya Bappedalitbang menjelaskan telah bekerja sama dengan Poliban untuk melakukan kajian.

“Mereka menyarankan adanya lima solusi yang ditawarkan untuk permasalahan banjir di Balangan,” katanya.

Dr Riza Adhi Fajar selaku ahli hidrogeologi Poliban dari kajian solusi yang disarankan adalah pembuatan polder dimana ini cukup ampuh untuk mengatur air namun memerlukan biaya yang cukup besar.

Solusi kedua adalah normalisasi saluran air yang usianya sudah tua sehingga perlu dilakukan pemerajaan dengan melakukan pengerukan agar air bisa dialirkan ke sungai Balangan dan tidak mengarah ke area transmigrasi.

Solusi ketiga adalah pembuatan pintu air yaitu adanya buka tutup air yang ada di simpang empat arus air dipaksa masuk ke Sungai Balangan.

Solusi keempat adalah melakukan pengerukan terhadap sungai Balangan di beberapa titik sekitar 400 meter yang memang mengalami kendala dalam mengalirkan air.

Solusi kelima adalah pembuatan sudetan. Sudetan merupakan saluran yang digunakan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aliran air banjir dalam rangka mengurangi debit banjir pada daerah yang dilindungi dengan mempertimbangkan alur sungai stabil.

Untuk pembuatan sudetan perlu dilakukan pembebasan lahan yang juga bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan solusi yang sesuai.

Maka dari itu, lanjut ifdali pihaknya akan berkordinasi lagi dengan pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan tepat, baik itu dari teknis advmaupun pembiayaan. (vit/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *