Bantuan sembilan bahan pokok (sembako) dari Pemkab Banjar untuk masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 mendapat kritik dari anggota DPRD Kabupeten Banjar Saidan Pahmi. Dia menilai, bantuan berbentuk sembako tersebut justru lebih menguntungkan pengepul, pedagang besar dan tengkulak saja.
MARTAPURA, koranbanjar.net – “Dari hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II dengan beberapa dinas yang menangani pengadaan sembako hingga monitoring pembagian ke masyarakat di lapangan yang baru-baru ini kami lakukan, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Di antaranya soal keberpihakkan bagi pedagang kecil dan menyangkut efektifitas dan efesiensi pelaksanaan.”
Demikian diutarakan anggota DPRD Banjar, Saidan Fahmi kepada koranbanjar.net, Sabtu (16/5/2020).
Politisi Partai Demokrat ini mensinyalir pembelian sembako seperti beras, telor, mi instan dan lainnya justru lebih banyak menguntungkan pedagang besar, pengepul dan tengkulak. Pengadaan beras dan telur misalnya tidak membeli langsung ke petani atau minimal ke Gapoktan, tetapi pengadaannya melalui pengepul, begitu juga pengadaan telur, bukan langsung beli ke peternak tetapi ke tengkulak.
Karena tidak memberikan efek langsung bagi petani dan peternak, Politisi asal Sungai Tabuk ini menyarankan, agar bantuan berikutnya yang semula berupa sembako diganti dengan bantuan tunai yang langsung ditansfer ke masyarakat. Dengan bantuan tunai tersebut masyarakat bisa langsung membelanjakan kebutuhan pokoknya ke pedagang eceran di sekitarnya. Hal ini justru membantu pedagang kecil agar dagangan mereka cepat laku di tengah situasi pandemi ini.
“Jika bantuan tersebut masih berupa sembako, maka pedagang eceran tidak kebagian ada yang beli, karena sebagian warga tidak ke warung untuk beli bahan pokok lantaran mendapat bantuan sembako dari pemerintah,” ungkapnya lagi.
“Selain tidak begitu menguntungkan bagi petani atau peternak, dan malah berdampak bagi pedagang kecil, bantuan sembako ini juga dinilai kurang efektif dan efisien karena terlalu banyak melibatkan aparat di tingkat bawah seperti desa/kelurahan, terutama terkait distribusi dan sarana mobilitas bantuan. Sementara tugas lainnya seperti BLT Dana Desa, BST dan PKH juga dibebankan sebagian ke mereka,” ungkapnya.
Lagi pula, ujar Saidan, tren jenis bantuan pemerintah saat ini lebih banyak bersifat tunai untuk memperkuat daya beli masyarakat terutama saat pandemi.
“Swbut saja PKH, BST, BLT Dana Desa, Bantuan Petani dari Kementrian Pertanian bahkan yang terbaru bantuan dari Pemrop Kalsel juga bersifat tunai,” tutupnya.(sir)
