Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel: Penjelasan Pertamina Mencla-mencle

BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak Komisi III DPRD Kalsel di Gedung DPRD Kalsel terhadap para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel dengan pihak Pertamina Banjarmasin, Koordinator Isu BEM se Kalsel, Toha Retab mengatakan, pihak Pertamina tidak mempunyai kejelasan dan tindakan dalam mengatasi kelangkaan BBM jenis premium terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang bermain curang di wilayah Kalimantan Selatan, Kamis (17/5).

Toha menilai, sanksi yang diberikan oleh Pertamina terhadap SPBU yang telah melakukan kecurangan masih sangat lemah.

Menurut Toha, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya SPBU yang bermain dengan para pelansir BBM dengan memanfaatkan BBM bersubsidi demi mendapatkan keuntungan pribadi.

Toha Retab juga menyatakan, apa yang disampaikan pemerintah terhadap Pertamina mengenai kuota BBM untuk Kalsel, tidak sesuai dengan penjelasan yang dikeluarkan oleh pihak Pertamina.

“Apa yang disampaikan oleh Menteri ESDM melalui pemerintah daerah terhadap Pertamina sama sekali tidak nyambung. Pemerintah menekankan kepada pihak Pertamina agar melayani masyarakat sedemikian rupa dan tidak mengurangi jumlah kuota yang sudah ditentukan, tapi kenyatannya keterangan dari Pertamina bertolak belakang. Jadi dalam persoalan ini kami menilai, ada hal-hal yang disembunyikan oleh Pertamina,” bebernya.

Dalam mediasi tersebut, pihak Pertamina yang diwakili oleh Sales Eksekutif Retail Pertamina Banjarmasin, Endo Eko Satryo mengklaim, Pertamina tidak pernah mengurangi kuota BBM, termasuk untuk wiliyah Kalsel.

Endo menjelaskan, pada awal tahun 2018, Pertamina menjadi pelaksana kebijakan pusat, namun memasuki bulan April 2018, Pertamina sudah melakukan pelepasan pengendalian terhadap BBM jenis premium. Artinya, pembagian kuota BBM bukan lagi atas pengendalian pusat, tetapi harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

Pun begitu, Endo mengakui, ketika memasuki bulan Mei 2018, sempat terjadi krisis stok BBM. Hal ini disebabkan karena faktor cuaca yang ekstrim di tengah laut.

“Memasuki awal bulan Mei, kita memang mengalami krisis stok. Ini karena faktor cuaca di tengah laut yang cukup ekstrim sehingga tidak memungkinkan kapal kita melakukan pendistribusian,” jelasnya.

Terkait hal ini, anggota Komisi III DPRD Kalsel, Fikri, mengatakan dalam wawancaranya kepada sejumlah awak media, kelangkaan BBM jenis premium memang mengindikasikan adanya permainan di lapangan.

“Kuota BBM sebenarnya cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun pada kenyataannya di lapangan, premium masih langka. Ini sudah pasti ada permainan,” pungkasnya.

Sedangkan terkait sanksi yang diberikan Pertamina kepada pihak SPBU yang bermain curang, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Syarifuddin Maming, menyebutkan dengan tegas, pihak Pertamina tidak menjelaskan secara keseluruhan terkait sanksi yang dikeluarkan kepada SPBU yang nakal serta tidak bisa memaparkan jumlah kuota di wilayah Kalsel secara komprehensif.

“Pertamina selalu mencla-mencle dalam memberikan penjelasan mengenai sanksi terhadap SPBU yang bermain. Ketika ditanya mengenai data kuota BBM untuk wilayah Kalsel, mereka juga tidak bisa menjelaskan secara detail. Buat apa mereka hadir di forum ini. Padahal kita butuh penjelasan yang lengkap dan transparan,” tegasnya kepada para awak media. (leo/dny)