Kombes Pol. Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos,. S.I.K,. MH

Wakil Bupati Banjar Tanggapi Fraksi Terhadap Raperda APBD 2020

  • Bagikan
Suasana rapat paripurna Raperda APBD 2020 di DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (14/7/2021). (Foto: Aristy/koranbanjar.net)

Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyie mewakili Bupati Banjar Saidi Mansyur sampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi perihal Raperda laporan APBD 2020, Rabu (14/7/2021).

BANJAR,koranbanjar.net – Wakil Bupati Banjar terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap pemandangan umum dari juru bicara masing-masing fraksi terhadap Raperda laporan APBD tahun anggaran 2020.

“Kami mengucapkan terima kasih berkenaan dengan berbagai pernyataan, pertanyaan, saran dan masukan yang dimasukkan oleh fraksi DPRD Kabupaten Banjar,” katanya.

Tanggapan Pemkab Banjar melalui Wakil Bupati Banjar atas pemandangan umum Fraksi Gerindra, terimakasih diucapkan kepada Fraksi Gerindra yang dapat menerima Raperda pertanggung jawaban pelaksaan APBD tahun 2020, untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

“Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya meningkatkan PAD terhadap pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan di masa pandemi Covid19,” cetus Said Idrus.

Pemerintah, kata Wakil Bupati Banjar, memberikan relaksasi pajak kepada para pengusaha agar usaha dan perekonomiannya dapat terus berjalan diantaranya penundaan jatuh tempo pembayaran.

Lalu,, penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran, serta pengurangan besaran pajak daerah.

Dijelaskan dia, tahun 2020 Badan Perkreditan rakyat (BPR) mengalami perubahan status menjadi perusahaan daerah (PD) serta pelaksanaannya yang disertai perubahan manajemen.

“Hal ini menyebabkan pada tahun 2020 BPR masih dianggap tidak ada kewajiban,” imbuhnya.

Berikutnya, perubahan PDAM Intan Banjar menjadi Perseroda terbatas merupakan upaya agar wajib menyetorkan independen sampai akhir tahun 2020 masih belum ditetapkan Perseroda tahun 2021.

“Diharapkan dengan perkembangan bentuk umum PDAM Intan Banjar Perseroda dan memberikan pembagian independen kepada Pemerintah Kabupaten Banjar,” katanya, saat rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi.

Dibeberkan Said Idrus, juga terjadi perubahan pada struktur APBN guna mengatasi wabah dengan memotong anggaran antara 8% hingga 10%, yaitu pada dana desa.

“Strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah pemerintah daerah mengusul kebijakan berupa penciptaan 15 ribu wirausaha dengan fasilitas permodalan bunga pinjaman 0% kepada para pengusaha mikro,” kata Wakil Bupati Banjar, di rapat paripurna di Lantai II DPRD Kabupaten Banjar di Martapura. (mj-36/dya)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *