BANJARMASIN, koranbanjar.net – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo tak ingin pemerintah disebut ingin menghapus pegawai honorer pada lembaga pemerintah daerah dan pusat.
Menurutnya kebijakan itu kurang tepat jika disebut penghapusan tenaga honorer.
“Itu tidak tepat! Kami ini menata, bukan menghapuskan. Apalagi di daerah kan memang kurang tenaga honorer, seperti tenaga kebersihan, tenaga usaha, dan tenaga lainnya yang tidak harus ASN,” ujar Tjahjo kepada wartawan, usai seminar Best Practices Kepemerintahan yang Baik, Jumat (7/2/2020), di Banjarmasin.
Dia menerangkan, tenaga honorer masih bisa diterima di daerah. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing.
“Artinya, disesuaikan dengan kemampuan daerah. Misal pendapatan asli daerah (PAD) itu tinggi, ya terserah daerah mau merekrut berapa banyak,” terangnya.
Namun, dia mengingatkan, tenaga honorer daerah jangan dijanjikan jadi pegawai negeri. “Sebab hal itu dapat menjadi beban pusat,” katanya.
Dia memaparkan, kebijakan pemerintah menata tenaga honorer karena ingin menyesuaikan kebutuhan terhadap tenaga honorer itu sendiri.
Baca juga: Menpan RB Komentari Tes CPNS Sering Ditemukan Jimat
“Ini yang harus ditata, karena pegawai negeri kita harus smart (cerdas). Semua harus sesuai kebutuhan. Jangan lebih dan jangan juga kurang! Jadi tidak ada yang namanya penghapusan, yang ada ialah penataan” tegasnya.
Kalau tidak ditata sekarang, tambah Tjahjo, maka akan jadi tumpang tindih. “Masih banyak demo tenaga honorer. Kan tidak perlu itu. Karena itu urusan daerah sesuai kemampuannya. Jadi ini harus benar-benar ditata, karena ini sudah sangat terlambat,” tandasnya. (ags/dny)
