Tersandung Kasus Dugaan Pembelian Lahan Fiktif, Kadis PUPR Tanah Bumbu Menjadi Tersangka

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi dengan didampingi Kasubdit 3 Tipikor Polda Kalsel Dr Fadli, menunjukkan barang bukti uang tunai sebesar Rp1 miliar lebih, Kamis (13/6/2024). (Sumber Foto: Humas Polda Kalsel/koranbanjar.net)
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi dengan didampingi Kasubdit 3 Tipikor Polda Kalsel Dr Fadli, menunjukkan barang bukti uang tunai sebesar Rp1 miliar lebih, Kamis (13/6/2024). (Sumber Foto: Humas Polda Kalsel/koranbanjar.net)

Kasus dugaan pembelian lahan fiktif untuk pembangunan Kantor Kecamatan Simpang Empat Batulicin Tanah Bumbu, menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (13/6/2024)

BANJARMASIN, koranbanjar.net Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu berinisial HW sebagai tersangka.

Ini disampaikan Polda Kalsel melalui gelar press release dilaksanakan dalam Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel, yang dihadiri Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, dengan didampingi Kasubdit 3 Tipikor Polda Kalsel AKBP Dr Fadli.

Dalam acara press release tersebut, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi menyampaikan perihal kasus ini berawal dari dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan dan ganti rugi lahan pada tahun 2023, yang diperuntukan pembangunan kantor Kecamatan.

“Tanah yang diduga dibeli sebenarnya sudah milik Pemkab, tapi dibeli dengan sporadik baru, padahal lahan sudah memiliki bukti kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, jadi untuk kejadian ini negara dirugikan sebanyak 4,876 miliar rupiah,” jelasnya.

Selama penyelidikan puluhan saksi telah diperiksa, di antaranya beberapa pejabat Dinas PUPR Pemkab Tanah Bumbu, Badan Pertanahan Nasional, Auditor, dan Ahli Pidana, bahkan tak luput pula Bupati Tanah Bumbu Dr H Zairullah Azhar juga ikut diperiksa terkait masalah pembelian tanah tersebut.

“Penyelidikan kasus ini sudah dilaksanakan sejak akhir 2023, dan statusnya dinaikkan menjadi penyidikan pada 19 Januari 2024,” imbuhnya.

Senada apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi, Kasubdit 3 Tipikor Polda Kalsel AKBP Dr Fadli menambahkan, telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi, serta telah menyita barang bukti berbentuk mata uang.

“Sebanyak 32 saksi telah kami periksa, dan kami juga menyita barang bukti uang tunai sebesar 1,005 miliar, dari aliran dana tersangka,” tegasnya.

Dengan kejadian ini, Polda Kalsel berkomitmen untuk terus mengusut sampai tuntas kasus ini, dan akan menindak tegas pelakunya.

“Untuk kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dalam proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara,” harap AKPB Fadli pada acara press release tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (mj-44/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *