Terkait temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan terhadap berbagai permasalahan kompleks di tubuh Bank Kalsel, Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, Hanawijaya mengakui bahwa, dalam manajemennya terjadi bolong-bolong.
BANJARBARU, koranbanjar.net – Dirut Bank Kalsel, Hanawijaya saat dicegat media ini usai memenuhi undangan BPKP Kalsel, belum lama tadi di Banjarbaru, mengakui adanya evaluasi dari BPKP Kalsel terhadap sistem yang berjalan di Bank Kalsel.
“BPKP wanti-wanti ayo governancenya (keinginan rakyat) diperbaiki, yang bolong-bolong dilengkapi,” ungkapnya.
Ditanya soal kinerja, Hanawijaya kembali membenarkan salah satu yang dibidik BPKP Kalsel adalah kinerja Bank Kalsel selama ini.
Dia mengungkapkan negara ini sudah terlalu lama. Manajemennya abuse of power (penyalahgunaan wewenang) dari seseorang yang memiliki jabatan tinggi untuk kepentingan pribadi.
Namun buat negara, kinerja sebuah perusahaan yang biasa-biasa saja juga merupakan kerugian besar bagi negara (oportunity loss).
Dia membeberkan, BPKP lebih menukik ke dua aspek tadi, governance dan kinerja.
Bukan hanya tentang dua hal di atas, akan tetapi Hanawijaya juga mengakui ada kekurangan dalam penilaian kredit.
Menurut BPKP jangan sampai ada bolong-bolong dalam penilaian kredit.
“Boleh kamu berimprovisasi tetapi ada hal yang harus diingat oleh saya selaku direktur,” ucapnya menirukan pernyataan wanti-wanti dari BPKP.
Dalam pemeriksaan BPKP Kalsel terhadap Bank Kalsel, menemukan berbagai permasalahan, antara lain, membiarkan kekosongan Dewan Komisaris terlalu lama.
“Maksudnya jangan cepat-cepat diganti terus, karena akan berpengaruh pada profesionalitas Bank Kalsel kalau sering-sering berganti direksinya,” beber Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap.
Selain itu sambungnya, perbaikan pada sistem manajemen dan teknologi.
“Salah satu kekurangan Bank Kalsel belum melakukan percepatan teknologi,” ungkapnya.
Kemudian lanjut Rudy, sistem auditnya harus dipercanggih.
Menurut Rudy, Bank Kalsel belum menggunakan sistem teknologi 4.0.
Rudy menyinggung soal kasus skimming terjadi pada Bank Kalsel beberapa bulan yang lalu.
“Bagaimana ketika ada masalah kasus skimming kemarin, harusnya kan bisa diblok langsung, atau diclose langsung dengan algoritme yang didesain dengan kontrol sistem di dalamnya,” terangnya.
Asesmen dari BPKP Kalsel ini sambungnya menjadi pencerahan dan kesepakatan seluruh pihak yang ada di Bank Kalsel terutama Direksi.
“Kalau Pak Hana sih banyak maunya, tinggal bagaimana tim di dalamnya iya kan,” pungkasnya. (yon/sir)
