Terjadi Ketimpangan Beasiswa, HMI Akan Kawal Perda Fasilitasi Pendidikan Perguruan Tinggi

Wawancara awak media bersama Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin dan perwakilan HMI, Rabu (19/6/2024). (Foto: Leon/Koranbanjar.net)
Wawancara awak media bersama Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin dan perwakilan HMI, Rabu (19/6/2024). (Foto: Leon/Koranbanjar.net)

Terjadinya ketimpangan dalam hal pemberian beasiswa kepada para mahasiswa perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

BANJARMASIN, koranbanjar.net Oleh karena itu HMI menemui Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan untuk membahas persoalan tersebut, Rabu (19/6/2024).

Ketua Badan Pengelola Latihan HMI Banjarmasin, Rizky Khairul Rizal didampingi Ketua HMI Kalsel Abdi Aswadi menyampaikan bahwa, masih ada hingga saat ini mahasiswa di Kalsel yang tidak tersentuh beasiswa.

Pengelompokkan beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Kalsel dinilai belum menyasar ke bagian-bagian mahasiswa perlukan.

“Sampai hari ini belum menyentuh terkhusus di mahasiswa difabel, aktivis, dan kawan-kawan bergerak di bidang sosial. Karena kita lihat kurang diperhatikan Peraturan Daerahnya (Perda),” ungkap Rizky Khoiru Rizal.

Lanjut dijelaskannya, kedatangan HMI di Komisi IV adalah membahas Perda terkait penunjang pendidikan yang selaras dengan perjuangan HMI.

“Sebagai pengelola latihan di HMI. Dan dalam waktu dekat kami menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) BPL di Semarang,” ujarnya.

Oleh karenanya HMI meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Kalsel untuk pemerataan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan khususnya di masyarakat maupun organisasi nantinya.

Sementara Ketua HMI Kalsel Abdi Aswadi menambahkan pengawalan terhadap Perda Penguatan Fasilitas Pendidikan Tinggi adalah bertepatan dengan Munas di Semarang yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 hingga tanggal 30 Juni 2024.

Mengapa harus dikawal? Abdi Aswadi menerangkan, karena pendidikan termasuk hal yang cukup kompleks.

Melihatnya harus dari sudut pandang latar belakang, budaya, sosial. Dalam implementasi di lapangan, sebagus apapun Perdanya kalau tidak dikawal tidak akan berjalan maksimal.

“Mudah-mudahan kehadiran kami disini dan terhadap usulan-usulan beasiswa untuk mahasiswa difabel dan aktivis dapat dimasukkan ke dalam Perda,” harapnya.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Lutfi Saifuddin bersemangat menerima usulan HMI.

Katanya perlu diketahui saat ini Pansus peningkatan fasilitasi Perguruan Tinggi sedang bekerja menyelesaikan Perda ini.

Apa yang disampaikan dan diusulkan HMI, menurut Politisi Partai Gerindra ini bisa menambah atau memperkaya Perda agar betul-betul sesuai dengan kebutuhan di Kalsel.

“HMI sangat persis mengetahui kondisi dan apa yang dibutuhkan mahasiswa di Kalsel melalui Perda ini,” tuturnya.

Lutfi berharap semoga usulan-usulan HMI bisa terakomodir dan bisa bermanfaat untuk mahasiswa di Kalsel. (yon/bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *