Baznas

Terbukti Melanggar Kode Etik, Abdul Karim Omar Diberhentikan Sebagai Anggota KPU Banjar

  • Bagikan
Anggota majelis sidang DKPP bacakan amar putusan pemberhentian salah satu anggota KPU Kabupaten Banjar, Rabu (8/9/2021). (Foto: Tangkapan Layar)

Adanya bukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), Abdul Karim Omar diberhentikan secara tetap sebagai anggota KPU Kabupaten Banjar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan keputusan nomor 140-PKE-DKPP/V/2021 di ruang sidang DKPP di Jakarta, Rabu (8/9/2021) sekitar pukul 10.30 Wita.

BANJAR, koranbanjar.net – Keputusan pemecatan Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Karim Omar ini merupakan bagian dari pembacaan putusan secara matraton terhadap 9 perkara dugaan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia.

DKPP dalam pembacaan putusan menegaskan sanksi pemberhentian tetap untuk dua penyelenggara pemilu. Diberikan kepada Abdul Karim Omar  sebagai anggota KPU Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikutnya adalah Mujaddid yang selama ini menjadi anggota KPU Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Abdul Karim Omar berstatus Teradu dalam perkara Nomor 140-PKE-DKPP/V/2021. Perkara ini telah diperiksa dalam sidang yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2021 lalu.

BACA:  Kamar Tidur Untuk 200 Santri Ponpes Al Falah Turut Hangus, Api Disebabkan Arus Pendek

Ketua Majelis DKPP Prof Teguh Prasetyo yang membacakan langsung amar putusan perkara Nomor 140-PKE-DKPP/IV/2021, dalam siaran pers dikutip jejakrekam.com dari humas DKPP.

Teguh Prasetyo mengucapkan, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Abdul Karim Omar selaku anggota KPU Kabupaten Banjar terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Dari sanksi yang dijatuhkan DKPP dalam sidang pembacaan putusan ini adalah Pemberhentian Tetap (2), Peringatan (8), dan Peringatan Keras (1). DKPP juga memulihkan nama baik atau mengeluarkan Rehabilitasi bagi tujuh penyelenggara pemilu yang tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang dipimpin oleh tiga anggota DKPP terdiri Prof Teguh Prasetyo sebagai ketua majelis, bersama dua anggota majelis yakni Didik Supriyanto dan Dr Ida Budhiati.

DKPP memutuskan sanksi pemecatan kepada Abdul Karim Omar karena Teradu ini terbukti melakukan pertemuan dengan Muhammad Rofiqi yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Banjar sekaligus Ketua Tim Kampanye Kabupaten Banjar, untuk paslon Gubernur-Wagub Kalsel Nomor Urut 02 di Pilgub Kalsel 2020.

BACA:  Enam Perusahaan Batubara di Tanbu Diduga Cemari Lingkungan

Percakapan Teradu dengan Muhammad Rofiqi melalui sambungan telepon. Pertemuan itu dilakukan Teradu tanpa sepengetahuan ketua dan anggota KPU Kabupaten Banjar lainnya.

Namun, setelah pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Banjar, Teradu berkomunikasi kembali dengan Muhammad Rofiqi.

Percakapan keduanya inilah terekam hingga viral di berbagai platform media sosial (medsos) yang tidak dibantah oleh Teradu dalam sidang pemeriksaan.

Dari adanya percakapan itu dinilai DKPP menunjukkan Teradu bersikap tidak netral, dan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kemandirian penyelenggara pemilu.

Terlebih komunikasi dan pertemuan Teradu dengan Muhammad Rofiqi tanpa diketahui koleganya, dinilai sebagai pemihakan kepada peserta Pilkada Kalsel 2020.

Kemudian, anggota majelis, Didik Supriyanto, mengatakan seharusnya Teradu menyadari sebagai anggota KPU Banjar harus bersikap netral dan mandiri.

BACA:  Gugat PSU Gubernur ke MK, Denny Indrayana Siapkan 308 Alat Bukti

Akan tetapi tak dipungkiri malah terjadi sebaliknya, sikap dan tindakan itu mencerminkan adanya pemihakan kepada salah satu pasangan calon.

“Tindakan teradu tidak saja secara nyata mencederai kepercayaan publik terhadap pribadi teradu tetapi juga mencoreng dan meruntuhkan kredibilitas kehormatan penyelenggara pemilu,” beber Didik.

Teradu dinyatakan DKPP secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a dan huruf l, Pasal 9, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Informasi dari perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajeri Tamzidillah, dan tiga anggota Bawaslu Kabupaten Banjar Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah. (mj-40/dya)

(Visited 140 times, 1 visits today)
  • Bagikan
(Visited 140 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *