Tekan Angkutan ODOL, Komisi III DPRD Kalsel Kunjungi Kementerian Perhubungan RI

Kaji banding Komisi III DPRD Kalsel ke Kementerian Perhubungan RI, Jumat (15/3/2024). (Foto: Humas DPRD Kalsel/Koranbanjar.net)

Teknologi WIM (Weight In Motion) merupakan metode terbaru pengukuran/penimbangan kendaraan yang selama ini dilakukan secara statis melalui jembatan timbang di Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

JAKARTA, koranbanjar.net Data yang dikumpulkan dari WIM antara lain, beban gandar (axle weight), beban total (gross weight), jarak antar gandar (axle spacious).

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya dalam menormalisasi angkutan Over Dimension dan Overload (ODOL) sebagai langkah menekan angka kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan muatan.

Di Kalimantan Selatan, kebijakan ODOL ini sudah berlaku sejak tahun 2023 hingga saat ini. Akan tetapi, Komisi III DPRD Kalsel menilai, beberapa kebijakan pemerintah tersebut belum optimal.

Hal ini yang mendasari Komisi III DPRD Kalsel, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin melaksanakan kaji banding ke Kementerian Perhubungan RI, Jumat (15/3/2024).

Bang Dhin sapaan akrab M Syaripuddin menyampaikan beberapa keluhan terkait jembatan timbang yang keberadaannya belum maksimal.

Di Kalsel sendiri ada 3 unit jembatan timbang. Yang pertama berada di kilometer 21 Kota Banjarbaru. Yang kedua, berada di Kabupaten Tabalong. Yang ketiga, berada di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Sahrujani berkeinginan Jembatan Timbang Online (JTO) dan Wight In Motion (WIM) diaplikasikan pada setiap jembatan timbang di Kalsel.

“Di Tabalong kan saat ini sedang dibangun jembatannya ya, nanti akan kita adopsi Sistem itu,” ucap H Sahrujani.

Ditambahkan H Sahrujani, ruas jalan di Kalsel masuk ke dalam kategori muatan sumbu, terberat setiap angkutannya hanya 8 ton. Sehingga, angkutan yang bermuatan lebih dari 8 ton berpotensi merusak kontur jalan tersebut.

Usia kendaraan serta pengemudinya pun tak luput dari sorotannya. Ia berharap, usia kendaraan dibawah 10 tahun sudah di nonaktifkan.

“Klasifikasi jalan kita masih kelas 3, dengan angkutan yang harusnya kelas 1. Ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR agar dapat ditingkatkan klasifikasinya. Soal usia truk juga dilema bagi kita. Seharusnya umur segitu sudah diistirahatkan truknya. Dan dari Kemenhub juga sudah sepakat akan hal ini, dan menjadi catatan dari pihak mereka,” ujarnya.

Lanjut dikatakannya, dalam waktu dekat, Komisi III DPRD Kalsel akan memanggil Dinas Perhubungan Kalsel dan Seluruh UPTD Kalsel dalam menyikapi ODOL.

Pada kesempatan itu, Kasubdit Pengendalian Operasional Kemenhub RI Deny Agusdiana menyampaikan, selama periode Januari hingga Desember 2023, terpantau pelanggar Kendaraan Angkutan Barang (KAB) sebanyak 2.281.215 kendaraan yang diperiksa di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Dengan 27,95% diantaranya melakukan pelanggaran.

“Dari hasil capture kamera dan melalui WIM (Weight In Motion), mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut 5 sampai 20%,” tutupnya. (bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *