AdvertorialKota Banjarbaru

Tarif Restribusi IMB Gedung Terlalu Tinggi, Perda Akan Digodok Ulang

BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Perda tentang Restribusi Izin Mendirikan Bangunan akan digodok ulang oleh DPRD Kota Banjarbaru. Perda Nomor 15 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 35 Tahun 2011, yang disampaikan Walikota Banjarbaru, H. Nadjmi Adhani dalam Rapat Paripurna, Selasa (03/07) atas tarif retribusi yang ditetapkan terlalu tinggi.

“Lebih besar 400% untuk bangunan gedung sehingga dirasa tidak memungkinkan untuk diterapkan kepada masyarakat karena penetapan tarif di dalam Perda yang harus dibayar sangat tinggi dan akan membebani masyarakat,” ujarnya.

Raperda tersebut pada dasarnya diusulkan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terhadap tata cara perhitungan tarif retribusi yang ada dalam Perda Nomor 15 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 35 Tahun 2011.

BACA JUGA  Hadiri Peringatan Isra dan Mi`raj, Ini Pesan Wabup Banjar Kepada Santri Al Irsyad

“Oleh karena perhitungan yang terlalu tinggi tersebut, menyebabkan Perda Nomor 35 Tahun 2011 dan perubahannya menjadi tidak dapat ditegakkan,” ucapnya.

Selain itu, Perda tersebut masih mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

“Berdasarkan hal tersebut, agar Perda Nomor 15 tahun 2016 tersebut dapat ditegakkan dan tidak dibatalkan maka perlu dilakukan perubahan,” imbuhnya.

Adapun materi muatan terkait restribusi yang diubah antara lain, penetapan tarif restribusi bangunan gedung dan rumusan perhitungan tarif restribusi.

“Oleh karena itu, materi muatan berkenaan dengan pengaturan IMB dalam Perda Nomor 15 Tahun 2016 belum mengacu pada peraturan Menteri PUPR No5/PRT/M/2016 maka perlu dilakukan penyesuaian agar perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

BACA JUGA  Trikora tanpa PJU selama 10 Tahun, Uang Retribusi Untuk Apa?

Berkenaan penyesuaian tersebut, hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman selaku SKPD leading sektor bersama bagian hukum, ternyata materi perda nomor 15 tahin 2016 yang harus diubah melebihi 50%.

“Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011, Perda dimaksud lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam perda baru,” katanya.

Maka dari itu, Raperda yang diusulkan adalah Raperda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang didalamnya mencabut Perda Nomor 15 Tahun 2016.(maf/ana)

Tags
Menampilkan lebih banyak

Radio STAR FM
The Spirit of Banjarbaru. Hanya di 90.5 FM

Info Bisnis Kalimantan
Berita seputar bisnis dan ekonomi di Kalimantan terkini.

TandaPetik.Com - Media Komunitas
Gabung sekarang juga. Tuliskan ide, opini dan pengalamanmu.

IKLAN BARIS ONLINE MURAH
Hub. 081348024288 | 0821159171296
KORANBANJAR.NET

Baca Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close