Sidang Perdana Pemeriksaaan DKPP RI Terhadap Dugaan Gratifikasi di KPU Kabupaten Banjar

Sidang perdana pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XII/2023 dilaksanakan secara virtual oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) , Rabu (10/01/2024). (Sumber Foto: koranbanjar.net)

Sidang perdana pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 138-PKE-DKPP/XII/2023 dilaksanakan secara virtual oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (10/1/2024).

JAKARTA, koranbanjar.net Sidang virtual dipimpin Ketua Majelis DKPP RI Ratna Dewi Pettalolo, keterangan Teradu (KPU Kabupaten Banjar), Pengadu (Ali Fahmi), saksi, Pihak Terkait (Bawaslu Kabupaten Banjar), Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Kasubag KPU Kabupaten Banjar, serta PPK.

Sidang pemeriksaan berlangsung kurang lebih dua jam, ketua pimpinan sidang mendengarkan paparan yang disampaikan Pengadu, Teradu, dan terkait.

Ali Fahmi selaku Pengadu dan diketahui pula sebagai calon legislatif DPR RI Dapil Kalsel 1 dari Partai Garuda menyampaikan beberapa pokok pengaduan dan bukti terkait adanya dugaan gratifikasi diterima anggota dan KPU Kabupaten Banjar, dalam penyelenggaraan kegiatan Kirab Pemilu 2024 pada tanggal 6 September 2023 lalu.

Ali Fahmi menjelaskan dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh ketua, anggota dan KPU Kabupaten Banjar, yaitu membagikan banyak hadiah doorprize bagi peserta kirab.

Namun, diduga hadiah dan doorprize barang tersebut dari pihak luar KPU Kabupaten Banjar, di antaranya dari sejumlah vendor dan DPRD Kabupaten Banjar.

“Dengan ini diduga Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjar telah melanggar sumpah janji jabatan atau kode etik, bersikap tidak profesional, maka dari itu memohon kepada ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu indonesia untuk pemeriksaan perkara pokok pokok aduan tersebut yang telah kami sampaikan, agar dapat diberi sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banjar,” papar Ali Fahmi.

Melalui sidang virtual, pihak teradu dari anggota KPU Kabupaten Banjar memaparkan serta menjelaskan terkait dugaan gratifikasi di acara kegiatan kirab pemilu 2024, bahwa KPU Kabupaten Banjar telah melakukan rapat koordinasi internal maupun eksternal dengan beberapa jajaran stakeholder terkait.

KPU Kabupaten Banjar, juga mempedomani dengan teknis edaran dari KPU RI dan KPU provinsi sesuai dengan peraturan perundang undangan pemilu terkait pelaksanaan kirab pemilu 2024.

“Sesuai peraturan undang-undang pemilu juga disebutkan, bahwa pemerintah daerah maupun stakeholder terkait wajib membantu serta memfasilitasi dalam pelaksanaan kirab pemilu 2024,” tambah Pihak Teradu.

Support dalam rangka tingkat partisipasi masyarakat pemilih, dan pendidikan pemilih dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2024, Ketua KPU Kabupaten Banjar, M Noor Aripin memastikan, dalam menyelenggarakan pemilu pihaknya tidak berniat mencari keuntungan.

“Sebagai teradu, kami dengan niat tulus, murni melaksanakan kegiatan kirab pemilu 2024, dan tidak mencari keuntungan pribadi,” katanya.

Tujuan utama kami, sambung Arifin, untuk mensosialisasikan Kirab Pemilu sebagai bagian dari kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjar dalam menentukan pilihan pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Ketua Majelis DKPP RI, Ratna Dewi memastikan, jika masih ada keterangan yang perlu disampaikan melalui kesimpulan dari pihak pengadu dan teradu dapat disampaikan dua hari berikutnya.

Gelaran sidang ini juga dihadiri anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat Provinsi Kalsel, Varinia Pura Damaiyanti, anggota TPD unsur KPU Provinsi Kalsel, M Fahmi Failasopa, dan Des Rizal Rachmat Rofiat Darodjat selaku anggota TPD unsur Bawaslu Provinsi Kalsel. (kan/dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *