Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 bertempat di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru dibuka secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra H Minggu Basuki, Kamis (28/11/2024).
KOTABARU, koranbanjar.net – Rakor tersebut dihadiri oleh satgas stunting Kabupaten Kotabaru dan anggota TPPS, koordinator satgas stunting Provinsi Kalsel, Forkopimda, Kepala SKPD serta Camat se Kabupaten Kotabaru.
Kepala Dinas PPPAPPKB Kotabaru Ir Sri Sulistiyani menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah monitoring serta evaluasi program dan kegiatan pencegahan maupun percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024.
“Mengetahui kendala dalam intervensi spesifik dan sensitif dalam pencegahan maupun penurunan stunting, agar dapat menjadi solusi dan arah kebijakan dalam percepatan dan penurunan stunting tahun 2025,” tambahnya.
Adapun aksi nyata yang dihasilkan dari pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui rakor TPPS, yaitu melaksanakan penanganan intervensi serentak di Kotabaru dan melaksanakan pemanfaatan dana desa, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Kecamatan, termasuk Desa lokus.
“Hasil monev yang dilaksanakan di antaranya, TPPS di beberapa Kecamatan mulai aktif, data KRS masih belum tersosialisasi dan dimanfaatkan sesuai amanah Perpres 72 tahun 2021 dan SDM di Kecamatan, Desa, dan kader perlu peningkatan kapasitas serta dukungan pembiayaan,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru H Minggu Basuki mengatakan melalui monitoring serta evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, pihaknya dapat mengevaluasi sejauh mana program dan kegiatan beserta anggaran yang digunakan dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kotabaru, apakah capaiannya mencapai target yang telah ditentukan.
“Dengan adanya ini, diketahui kendala dan permasalahan yang ada baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam upaya menurunkan prevalensi stunting 14% yang merupakan target nasional yang telah ditetapkan di tahun 2024,” ucapnya.
Ditambahkannya, permasalahan yang ada dan merupakan faktor determinant dalam prevalensi stunting di Kabupaten Kotabaru yang saat ini sebesar 20,1% pada tahun 2024 di Kabupaten Kotabaru, seperti indeks ketahanan pangan sebesar 80,5%.
“Padahal stunting ada hubungan yang erat dalam kemiskinan ekstrim dan perekonomian keluarga yang masih miskin. Dalam hal ini pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, bantuan sosial, bantuan sembako bantuan pengurusan BPJS Kesehatan, pemanfaatan pekarangan, serta edukasi gizi seimbang pada isi piringku bagi ibu hamil dan balita,” tuturnya.
Lanjut dijelaskan H Minggu Basuki, dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting masih menunggu kebijakan presiden RI Prabowo Subianto, apakah program dan kegiatan pada tahun 2025 seperti makan siang gratis pada anak sekolah atau yang lainnya berdasarkan RPJMD tahun 2025 sampai dengan 2029.
“Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rakor TPPS terkait monitoring serta evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru. Saya harapkan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dari setiap SKPD yang berhadir di hari ini,” pungkasnya. (bay)
