MTQ Nasional Kalsel

Puluhan Perwira TNI – Polri Kuliah Kerja Ke DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Puluhan perwira menengah TNI dan Polri yang tergabung dalam Pasis Dikreg XLIV Sesko TNI TA 2017, melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri Pertahanan Wilayah (KKDN HANWIL) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan, di Banjarmasin Selasa (31/10) lalu.

Pada kesempatan itu, Pimpinan Rombongan Brigjen TNI Darlan Harahap mengungkapkan KKDN HANWIL Pasis Sesko TNI telah dilaksanakan di empat wilayah, yakni di Lampung, Palu, Bali dan Kalimantan Selatan, dengan jumlah siswa 143 orang.

“Ini bagian kurikulum TNI dan dilaksanakan di empat tempat, Lampung, Palu, Bali dan Kalsel,” ujarnya.

Digelarnya KKDN HANWIL menurut Darlan dikarenakan ancaman dan tantangan terhadap pertahanan wilayah semakin komplek. Ancaman tersebut tidak hanya didominasi ancaman militer, tetapi juga ancaman non militer, seperti dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknologi informasi.

Karena itu pasis Sesko dalam kegiatan KKDN HANWIL membutuhkan bantuan, dukungan informasi, dan data dari instansi/lembaga pemerintah/nonpemerintah daerah/ perusahaan melalui paparan, diskusi serta wawancara.

“Dengan kegiatan ini, Pasis Sesko bisa belajar membuat saran dan masukan tentang penataan wilayah pertahanan, karena mereka mendapat ilmunya melalui teori di pendidikan kemudian konsepnya praktik ke lapangan,” jelas Darlan.

Menanggapi digelarnya KKDN HANWIL di DPRD Kalsel, Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin menyambut positif. Terlebih dengan adanya kegiatan tersebut pihaknya mendapatkan masukan yang bermanfaat bagi kepentingan daerah.

Salah satunya terkait permasalahan pelabuhan di Kalsel yang selama ini dikeluhkan karena masih belum dapat disinggahi oleh kapal-kapal berbobot besar.

“Ini tentu jadi pekerjaan rumah kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar ditindaklanjuti ke kementerian terkait, agar kapal-kapal berbobot besar bisa masuk ke pelabuhan di Kalsel,” kata dia.

Sedangkan usulan lainnya seperti peningkatan status Korem, Lanal dan Lanud, menurutnya, merupakan usulan yang baik, karena di Kalsel memang sudah diajukan peningkatan status untuk Polda dari tipe B menjadi tipe A dan itu kami sudah tandatangani.

“Untuk keseimbangan Forkopimda, tentunya peningkatan status itu penting, tapi ini semua terkait kemampuan anggaran,” tandasnya.(humas/abn)