Proyek yang bersumber dari APBN bernilai sekitar Rp30 miliar, berupa Preservasi Jalan Pelabuhan Trisakti Martapura – BTS Rantau ini diduga bermasalah.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menduga progres pengerjaan proyek tersebut lambat alias sangat kurang.
Diduga karena kurangnya peningkatan pembanguan(progres) pada beberapa proyek APBN yang bernilai fantastis telah mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel.
“Intinya, proyek yang sumber dana APBN dari PUPR satuan kerja jalan nasional wilayah 2 Banjarmasin itu diduga estimasi progres kurang, karena masih banyak pekerjaan belum dilaksanakan,” ujar Ketua KAKI Kalsel, Husai kepada koranbanjar.net, Minggu (27/12/2020) kemarin.
Dijelaskan, proyek itu ada yang namanya tahun tunggal dan tahun jamak atau multiyears. Besarnya paket ini biasanya tahun tunggal, karena realokasi dan recofusing anggaran yang beralih ke Covid-19, sehingga paket tersebut, tender dan kontrak bulan September 2020.
Akan tetapi, lanjut pegiat anti korupsi yang kerap menyuarakan tentang korupsi di KPK Pusat ini, dalam aturan Perpres pengadaan Barang dan Jasa baik Perpres No 4 Tahun 2015, dan Perpres terbaru Tahun 2018 , tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), estimasi pembayaran akhir tahun, progres dalam multiyears memiliki aturan baku.
“Paket tender jalan preservasi Tisakti sampai batas Kota Rantau dugaan progres kurang,” sebutnya.
Selain itu, tambah Husai, ada pembatas jalan di Trisakti yang belum selesai, bahkan material masih banyak menumpuk.
“Bahkan dikerjakan lebih dulu di Martapura, tentu gimana perhitungan progres pembayara, kita tidak menjudge masalahnya, hanya anggaran yang digelontorkan harus benar dan berjalan maksimal,” cetusnya.
Dijabarkan, karena ini proyek multiyears tentu, proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan target, karena ikatan kontrak antara penyedia dan PPK sudah jelas, mulai mana dikerjakan, dan sampai progresnya.
Husai berharap tahun depan dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu, sehingga pencapaian target dalam peningkatan infrasrtruktur dapat benar-benar terlaksana dengan maksimal.
Tidak sampai di sini, awal tahun depan tambah Husai, KAKI akan menyampaikan aksi di Kementrian PUPR Jakarta.
Karena proyek-proyek yang dananya bersumber dari APBN, menurutnya, Kementrian PU Jakarta juga harus tahu aplikasi di lapangan, agar peningkatan infrastruktur di Kalsel ini dapat berjalan dengan baik.
“Kiita tidak hanya menyoroti jalan nasional, bisa juga waduk, embung yang dananya diserap dari APBN dari Kementerian, bagaimanapun masyarakat harus turut serta memberikan pengawasan,” tandasnya.(yon/sir)
