oleh

Program KIP Kotabaru Masih Ada Salah Sasaran

KOTABARU – Salah satu program Presiden RI Joko Widodo, Kartu Indonesia Pintar (KIP), ternyata masih ada yang belum tepat sasaran. Pasalnya, masih terdapat siswa penerima bantuan yang justru dinilai mampu. Menurut Kepala SDN 1 Kotabaru Hulu, H Jurkani kepada Koran Banjar, dulu memang siswa yang menerima bantuan dinilai mampu, sehingga menimbulkan pertanyaan, Ia berharap, ke depan pendataan yang dilakukan bisa melibatkan secara langsung pihak sekolah, seupaya bantuan yang akan disalurkan benar-benar tepat sasaran atau terarah.

“Kami tidak bisa juga mengubah data yang sudah ada, Namun pastinya mudah-mudahan ke depan data yang diserahkan sesuai dengan harapan penerima bantuan,” harapnya. Dia juga menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena data yang diberikan sudah otomatis disalurkan kepada siswa sesuai dengan data yang ada.

Sementara, Kepala Seksi Peserta Didik SD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, Afriandi mengatakan, mekanismenya adalah data diambil dari statistic, kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial RI dan disalurkan ke daerah – daerah melalui instansi terkait. Hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan. “Kami disini hanya menyalurkan dan memang ada sebagian data kurang akurat setelah dilakukan pengecekan ke Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bantuan dinilai masih kurang tepat sasaran, “katanya.

Untuk klasifikasi bantuan, Kelas 1 dan 6 SD Rp225 ribu / orang / pertahun, Kelas 2-5 Rp450 ribu / tahun, siswa SMP Rp750 ribu, kalau Kelas 3 Rp375 ribu, SMA/SMK Rp1 juta dan Kelas 3 SMA Rp500 ribu. Dalam penerimaan (KIP) Kartu Indonesia Pintar, orang tua siswa harus terlebih dulu masuk dalam program. Kemudian katagori siswa untuk beberapa di antara persyaratannya adalah siswa rentan putus sekolah, penghasilan orang tua kurang dari Rp1 juta / bulan. “Kami hanya diberi data dari pusat kemudian disalurkan kepada penerima,” jelasnya.

Menjadi harapan bersama, ujarnya, pada pelaksanaan program (KIP) Kartu Indonesia Pintar, tidak ada lagi siswa yang putus sekolah, kemudian sekolah juga bisa mengusulkan siswanya yang dinilai kurang mampu kepada operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Khusus untuk Dapodikdas menangani siswa-siswi SD dan SMP, untuk SMA Dapodikmen dan pada tingkat PAUD Dapodik PAUD.

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kotabaru, Alfader mengungkapkan, pihaknya juga hanya menyalurkan bantuan kepada (KPM) Keluarga Penerima Manfaat, dan tidak menangani data. “Kami hanya menyalurkan saja, untuk datanya sendiri sudah ada,” tegasnya.(dam)

Jangan Lewatkan