Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan gelar rapat paripurna, Kamis (2/11). Salah satu pembahasannya membicarakan Raperda APBD Tahun 2018. Acara tersebut digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
Disampaikan oleh pemimpin rapat, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhaimin, rapat tersebut beragendakan dua pembahasan. Pertama, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas penjelasan Gubernur Kalimantan Selatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2018.
Sebanyak 8 fraksi pun bergiliran memberikan tanggapan, yakni dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Perubahan Berhati Nurani.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas dua buah raperda tentang pembentukan perusahaan umum sebuku bergerak dan revolusi hijau.
APBN maupun APBD sama-sama mempunyai fungsi sebagai alat otorisasi, perencangan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi dan goal nya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat biasa terpenuhi.
“Kondisi objektif kita saat ini, secara nasional yang tentunya berdampak ke daerah, maupun kondisi lokal. Di daerah sendiri, memang mengharuskan semua daerah termasuk provinsi kalimantan selatan untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” ujar Sahbirin. (abn)