Pemerintah Kota Banjarbaru mengadakan rapat evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun 2024 dan 2025 pada Kamis (13/2/2024) di Aula Gawi Sabarataan.
BANJARBARU,koranbanjar.net – Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin mengungkapkan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Ia menekankan bahwa evaluasi MCP sebagai sarana untuk menilai pencapaian serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mencegah korupsi di Kota Banjarbaru.
“MCP KPK memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah pencegahan korupsi yang perlu diperkuat,” katanya.
MCP KPK sendiri merupakan instrumen untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi, yang melibatkan beberapa aspek, termasuk kebijakan, pengendalian internal, serta transparansi pelayanan publik.
Pencapaian Pemkot Banjarbaru dalam MCP menunjukkan hasil positif, dengan skor 97,03%, peringkat 20 secara nasional, dan peringkat pertama se-Kalimantan Selatan. Pencapaian ini mengalami kenaikan 6,09% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami berhasil mempertahankan capaian MCP tertinggi di Kalimantan Selatan selama dua tahun berturut-turut,” ujarnya. (maf/dya)
