Pemkab HSU Raih Opini WTP 6 Kali Berturut-turut, BLF; Apakah Ada Dugaan Mitos Jual-Beli WTP di BPK RI

Pemkab HSU saat meraih penghargaan Opini WTP oleh BPK RI.(foto: ist)
Pemkab HSU saat meraih penghargaan Opini WTP oleh BPK RI.(foto: ist)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pernah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 6 kali berturut-turut pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020. Hal itu menimbulkan spekulasi dugaan, apakah ada dugaan mitos jual-beli WTP di BPK RI. Mengingat belakangan ini kasus korupsi telah terungkap di Kabupaten HSU.

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal itu menjadi sorotan Borneo Law Firm (BLF) Kalimantan Selatan, dan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik, ada apa di balik pemberian penghargaan Opini WTP Pemkab HSU BPK RI. Sedangkan belakangan dan bahkan sampai hari ini, kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pemkab HSU terus bergulir.

Dalam pernyataan tertulisnya kepada media ini kemarin di Banjarmasin, Direktur BLF, Muhammad Pazri mengatakan memang menjadi hal aneh ketika ada dugaan Korupsi HSU yang terjadi saat ini, malah sekarang meraih Opini WTP secara berturut-turut 6 kali selama 6 tahun.

Lanjutnya, Opini WTP sendiri merupakan penilaian yang diberikan BPK RI kepada instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Opini ini diberikan berdasarkan laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Menurut hemat Pazri, apakah ketika OTT KPK dan melakukan penahanan kepada Bupati HSU akhirnya juga ada dugaan mitos jual beli WTP di BPK terulang lagi? Seperti kasus  OTT dulu pada Jumat (26/5/ di tahun 2017) yang melibatkan dua orang Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan pemberian opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Memang jual beli predikat WTP di BPK sering disebut-sebut sudah menjadi mitos dan terus terulang adanya dugaan para oknum di sana,” sebutnya.

Bahkan sambungnya, banyak yang bilang bukan mitos lagi, dari beberapa kasus WTP yang melibatkan oknum BPK sepertinya dari dulu sudah ada.

“Celahnya  dari sejak ada mekanisme dalam pemeriksaan keuangan negara dan itu diberikan opini misalnya sejak itu juga ditengarai banyak cerita mengatakan bahwa opini itu bisa dipesan,” ujarnya menelaah.

Masih dalam pernyataan Pazri, terkait kemungkinan adanya dugaan auditor BPK yang bisa dibayar, yang sering bekerjasama untuk menghasilkan opini WTP bagi daerah atau lembaga tertentu.

“Artinya mungkin saja ada oknum auditor dari BPK yang bisa dibeli demi mengeluarkan opini yang diharapkan kepala daerah tertentu,” duganya.

Dikatakan, opini BPK ada beberapa daerah yang mendapat WTP. Tapi, menjadi anomali ketika daerah yang dapat WTP kepala daerahnya malah terjerat dugaan kasus korupsi.

“Karenanya, WTP tak menjamin kepala daerah telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar,”  cetusnya.

Sehingga dirinya berharap, supaya terang benderang kejanggalan WTP Kabupaten HSU tersebut, yang bertolak belakang dengan bupati sebagai tersangka dugaan korupsi lalu ditahan saat ini,  menurutnya KPK juga harus mengusut dan mengungkap apakah ada dugaan suap ketika HSU mendapatkan opini WTP-WTP tersebut,

KPK harus memeriksa pihak-pihak yang diduga turut terlibat. Jika dalam pemeriksaan tersebut ada unsur korupsi atau gratifikasi maka siapapun harus diproses hukum.

Direktur BLF Kalsel, Muhammad Pazri.(foto: ist)
Direktur BLF Kalsel, Muhammad Pazri.(foto: ist)

Sebagai lembaga antikorupsi yang kredible maka KPK harus berani memeriksa siapapun yang diduga turut terlibat sampai pemberian WTP itu tanpa ada diskriminasi sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi siapapun.

Oleh karenanya Pazri meminta KPK harus mengembangkan kasus  WTP Kabupaten HSU dari tahun yang janggal ada korelasi dengan kasus bupati saat ini.

“Sehingga bisa ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan dugaan korupsi atau menerima gratifikasi dengan cara menyimpangkan kewenangannya, yang menjadikan pembelalajaran bagi daerah lain,” tukasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kembali meraih penilaian atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H Abdul Wahid HK di Banjarbaru, Jum’at (28/5) lalu mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020  kembali meraih WTP yang keenam kalinya.

Wahid mengatakan, kembali diraihnya Opini WTP setidaknya menunjukan komitmen dan upaya Pemerintah daerah dalam mengelola dan menata keuangan secara akuntabel sesuai akuntansi pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara penggunaannya.(yon/sir)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *