Pemkab dan DPRD Banjar Tak Harmonis, Kepentingan Publik Terabaikan

Bupati Banjar, Saidi Mansyur (kiri), Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi (kanan)
Bupati Banjar, Saidi Mansyur (kiri), Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi (kanan)

Hubungan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Banjar belakangan ini disinyalir menunjukkan ketidakharmonisan. Menyusul beberapa persoalan yang mencuat dari gedung DPRD Banjar, dengan melibatkan anggota DPRD Banjar dari kubu Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi dan kubu koalisi pro Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini partai politik yang mengusung Bupati Banjar, H Saidi Mansyur.

BANJAR, koranbanjar.net – Perang dingin antara dua tokoh politik, antara Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi dan Bupati Banjar, H Saidi Mansyur, termasuk anggota DPRD Banjar dari pendukung keduanya sepertinya tak dapat disembunyikan lagi. Sinyal ketidakharmonisan tersebut mengemuka pada sejumlah kasus yang muncul di gedung wakil rakyat.

Berdasarkan catatan koranbanjar.net, terakhir, masalah yang mencuat di gedung DPRD Banjar terkait perubahan jadwal rapat paripurna pemilihan Ketua Komisi IV yang berbuntut dengan pengaduan ke pihak kepolisian tentang dugaan scaner (pemalsuan) tanda tangan Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi.

Pengaduan itu dilakukan Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi terhadap orang-orang yang pro kepada partai politik pengusung Bupati Banjar, H Saidi Mansyur.

Mencermati fenomena perseteruan dua kubu tersebut, Supiansyah Darham, SE.SH sebagai kuasa hukum Ketua DPRD Banjar, M Rofiqi menyatakan hal yang senada.

“Saya perhatikan, perseteruan dua kubu di DPRD Banjar semakin meruncing. Bahkan, saya dengar salah satu kubu (kubu Parpol Nasdem dan koalisi) berencana akan buka-bukaan, bahkan juga akan mengadukan dengan kasus yang berbeda ditujukan kepada kubu lawan,” kata Supiansyah.

Rencana adanya pengaduan nanti, menurut Supi, bermuara dari kasus-kasus yang mencuat belakangan ini. Seperti, pengaduan dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPRD Banjar, kemudian aksi demo LSM yang menyoal tentang dugaan korupsi pada kunjungan kerja.

“Mestinya, para anggota DPRD Banjar melihat persoalan seperti pengaduan tanda tangan palsu itu secara proporsional. Kalau memang hal tersebut mengandung dugaan tindak pidana, biarkan aparat hukum menyelesaikan sesuai aturan,” ucapnya.

Supiansyah Darham
Supiansyah Darham

Persoalannya sekarang, kata dia, perseteruan di gedung DPRD Banjar kini semakin melebar. Antar kubu sedang mempersiapkan amunisi untuk saling serang, akibatnya masyarakat Kabupaten Banjar yang menjadi korban.

“Sekarang masing-masing kubu berencana buka-bukaan, akan saling adukan, sehingga agenda-agenda DPRD Banjar untuk masyarakat banyak yang terganggu. Sebagai contoh, kondisi jembatan gantung di Desa Tanipah Aluh-aluh yang butuh perhatian, jadi terabaikan. Malah diserahkan ke Pemerintah Provinsi Kalsel. Para anggota dewan tidak harmonis, masing-masing sibuk memikirkan kepentingan golongan mereka,” tegasnya.

Supiansyah menambahkan, sudah saatnya Bupati Banjar, H Saidi Mansyur harus turun langsung menyelesaikan persoalan ini. Duduk satu meja dengan Ketua DPRD Banjar, serta melibatkan para anggota DPRD Banjar.

“Jangan sampai para anggota DPRD Banjar malah saling gontok-gontokan. Apalagi sekarang, sisa masa jabatan Bupati Banjar hanya sekitar antara 18 sampai 20 bulan saja. Masih banyak kepentingan publik yang harus dipikirkan, masih banyak jalan rusak, jembatan rusak, fasilitas umum rusak dan lain-lain,” tutupnya.(sir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *