BANJARMASIN, KORANBANJAR.NET – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, periode 2019 ini menganggarkan dana sebesar Rp10 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, H Gusti Abdurrahman.
“Dana itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Jamkesda hanya dianggarkan Rp5 Miliar,” ujarnya di Banjarmasin, Sabtu (23/2).
Hal tersebut dikatakannya, terkait kedatangan Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar ke Komisi IV DPRD Provinisi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (21/2) lalu.
Selama ini, Pemkab Banjar banyak menampung keluhan masyarakat setempat, salah satunya tentang Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menindak lanjuti hal tersebut, katanya, anggota DPRD Kabupaten Banjar, bertandang ke komisi IV DPRD Kalsel untuk sharing berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai ketua komisi.
“Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, saya merasa perlu untuk sharing dengan DPRD Kalsel mengenai berbagai permasalahan, seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya BPJS,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat Kabupaten Banjar yang belum mendaftar BPJS, bisa menggunakan Jamkesda.
“Mengurus BPJS harus menunggu satu bulan baru bisa aktif, jadi tenggang waktu sebelum pengaktifan, bisa menggunakan Jamkesda, khususnya masyarakat menengah kebawah,” tambahnya.
Bila tidak menggunakan Jamkesda, masyarakat bisa membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT yang ditembuskan kepada Lurah, Camat dan Kepolisian.
Diakui, banyak keluhan masuk ke Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, tentang masyarakat yang ingin berobat tetapi tidak memiliki BPJS dan Jamkesda.
Hal tersebut bisa ditanggulangi dengan menggunakan SKTM yang diketahui pihak Kepolisian dan Kecamatan serta diverifikasi Dinas Sosial (Dinsos). (al/ndi)
