Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan exit meeting dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat terkait hasil kunjungan lapangan, Kamis (15/5/2025) siang di Aula Barakat, Martapura.
BANJAR, koranbanjar.net – Sekda Banjar HM Hilman mengatakan, delapan aksi konvergensi telah dilaksanakan diberbagai sektor untuk mempercepat penurunan stunting.
Antara lain analisa situasi stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, regulasi tentang stunting, pembinaan kader, sistem manajemen data, cakupan sasaran & publikasi data serta review kinerja.
Dijelaskan, TPPS Pusat dari sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan kunjungan lapangan di Desa Tambak Anyar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Bincau Kecamatan Martapura.
Melakukan diskusi secara langsung antara lain dengan pihak pemerintahan desa, kader posyandu, aparat desa, guru PAUD dan kader desa.
“Melalui kunjungan TPPS Pusat dan Bank Dunia dengan program Investing in Nutrition and Early Years fase kedua, semoga dapat menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Banjar,” harap Hilman.
Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Inti Wikanestri mengungkapkan, hasil kunjungan lapangan aksi konvergensi yang dilakukan sangat baik di atas 86,7 persen.
Hasil dari penilaian Kemendagri 2024 dan nilai insentif fiskal 71,3 sehingga perlu dilihat mekanisme koordinasi dan tata kelola serta hal-hal yang mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Kunjungan lapangan di Desa Tambak Anyar lanjut Wikanestri, sistem tata kelolanya antara lain bagi pakai data antar kader dan usulan desa dalam musrenbang kecamatan cukup baik.
Cakupan imunisasi perlu diperkuat dan sistem informasi usulan dari desa sudah masuk SIPD.
“Dari sisi pendanaan di desa Tambak Anyar pemetaan anggarannya berjalan dengan baik dan insentif kader sudah dianggarkan secara reguler oleh desa, sedangkan dari sisi sarana dan prasarana fokus pada pendidikan yakni perbaikan sarpras SD dan renovasi sekolah serta jalan,” jelasnya.
Sementara di Desa Bincau, beberapa hal yang perlu diperhatikan, tata kelola, penyusunan dan rencana kegiatan telah dilaksanakan, cakupan Posyandu luas, distribusi tablet tambah darah dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah dan belum ada regulasi kewajiban kunjungan ke posyandu.
“Hal lainnya yaitu sistem informasi di Desa Bincau sudah menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Sarpras posyandu sudah baik tetapi cakupan puskesmas sangat luas,” jelasnya.
Pada exit meeting ini juga dibuka forum diskusi hasil kunjungan lapangan TPPS Pusat dengan SKPD terkait antara lain dari Dinas Kesehatan, PMD dan Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. (dya)
