Pembangunan Gedung Wakil Rakyat Kalsel Berkonsep Modern Green Building dengan Biaya Rp264 M Telah Dimulai

Pembangunan gedung baru DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di area kawasan perkantoran Pemprov Kalsel telah dimulai, Banjarbaru Rabu (5/6/2024). (Foto: Humas DPRD Kalsel/Koranbanjar.net)

Pembangunan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berlantai 3, berkonsep modern green building dan mengadopsi kearifan lokal Rumah Adat Gajah Baliku di area lahan seluas 2,9 hektar dengan nilai anggaran keseluruhan Rp264 miliar itu telah dimulai.

BANJARBARU, koranbanjar.net Dimulainya pembangunan konstruksi gedung tersebut ditandai dengan dibunyikan sirene oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah, Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK, Forkopimda Kalsel, serta ulama, Rabu (5/6/2024) di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel Kota Banjarbaru.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK Kepada awak media usai groundbreaking momen seremoni dimulainya pembangunan gedung itu menyampaikan, mengingat Kota Banjarbaru sudah menjadi ibu kota Kalsel, maka seluruh aktivitas pemerintahan juga harus terpusat di Kota Idaman ini, sehingga dibutuhkan kantor dan gedung baru.

“Nantinya masing-masing setiap anggota dewan dibangunkan satu orang satu ruangan dan akan disiapkan sebanyak enam puluh lima ruangan dari lima puluh lima anggota dewan,” ungkap Supian HK beralasan siapa tahu jumlah kursi di Kalimantan Selatan bertambah.

Disinggung alasan kenapa satu anggota dewan mendapatkan satu ruangan? Supian HK menjawab itu sesuai kebutuhan anggota dewan nantinya, khususnya saat menerima kedatangan para konstituennya di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil).

“Nanti saat anggota dewan menerima tamu, menyampaikan aspirasi atau usulan dari masing-masing dapilnya, dapat berkolaborasi dan sebagainya untuk bisa diperjuangkan,” terangnya.

Lanjut ia menambahkan, kantor dewan baru ini dibangun berdampingan atau berdekatan dengan kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Di kesempatan ini, ia juga berharap nantinya akan dibangun rumah dinas untuk anggota dewan, apakah nanti di tahun 2025 atau 2026. Tujuannya supaya anggota dewan itu bekerja dekat dengan kantor dewan untuk memudahkan mobilisasi.

“Kalau di Banjarmasin, selain jarak tempuh cukup jauh, juga akan menambah biaya transportasi,” alasan Supian HK.

Adapun gedung lama nantinya, sambung Supian HK, akan dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan pendapatan.

“Apakah gedung lama itu nanti tetap dipakai atau dimanfaatkan seperti apa, nanti kita rapatkan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bagaimana supaya tidak mubazir,” jelasnya.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kalsel Ahmad Solhan menambahkan untuk pembangunan kantor dewan di tahun 2024 ini jangka waktunya sekitar 225 hari dan secara keseluruhan nanti dilanjutkan lagi di tahun 2025 mendatang.

“Untuk tahun ini yang kita bangun pondasi dan strukturnya dan anggarannya sekitar empat puluh delapan miliar, tapi bukan multy years. Karena selesai bangun pondasi dan struktur di tahun ini baru lanjut ke tahun berikutnya,” terang Solhan.

Disinggung total anggarannya dari 2024 hingga selesai nanti. Dia menyampaikan sekitar Rp264 miliar, karena dikerjakan bertahap.

“Total anggaran Rp264 miliar, makanya bertahap dulu pembangunannya, kita mulai 2024 ini bangun pondasi dan struktur,” ucapnya sembari berharap disegerakan pembangunannya.

Sambungnya, setelah nanti selesai pondasi dan strukturnya, maka di tahun 2025 dilanjutkan bangun fisik gedungnya hingga selesai.

Berdasarkan denah perencanaannya, gedung utama DPRD Kalsel ini nanti dibangun tiga lantai. Untuk di lantai 1, terdapat ruang rapat dan ruang Komisi DPRD dan perpustakaan.

Lantai 2 digunakan untuk ruang Fraksi DPRD yang dilengkapi dengan pantry, toilet dan musala, serta kamar untuk beristirahat para pimpinan dan anggota DPRD.

Lantai 3 akan dibuat ruangan untuk Pimpinan, Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, seperti administrasi keuangan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Pembentukan (BP) Peraturan Daerah (Perda).

Sedangkan, gedung rapat paripurna rencananya akan dibangun dua lantai dan aula satu lantai yang dilengkapi dengan sarana olahraga dan tempat ibadah. (yon/bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *