Paslon Banjar Sepakat Anti Money Politic

Melalui deklarasi pilkada damai di halaman Makodim 1006 Martapura, para paslon bupati dan wakil bupati Banjar 2020 sepakat mendukung anti money politic dan netralitas pejabat, Kamis (3/12/2020). Deklarasi pilkada damai ini juga mendapatkan apresiasi dari aparat keamanan dan penyelenggara Pilkada 2020 di Kabupaten Banjar.

BANJAR,koranbanjar.net – Menciptakan dan menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Banjar sehingga suasana tetap kondusif, dengan tidak melakukan money politic dan hal lainnya yang menciderai demokrasi, tiga paslon pilkad Banjar 2020 berkomitmen dengan deklarasi pilkada damai.

Dari semua paslon nomor 01, 02 maupun 03, hanya Cawabup Banjar Said Idrus yang bisa berhadir, sedangkan lainnya diwakilkan kepada tim sukses. Denny Setiawan perwakilan nomor 02 Dr Andin Sofyanoor SH MH – KH Muhammad Syarif Busthomi, Chairil Anwar dan Muhammad Khairi atas nama paslon nomor 03 H Rusli – KH Fadna Asy’ari.

Dikonfirmasi wartawan usai deklarasi, Said Idrus menyatakan memberikan dukungan 100 persen terhadap anti money politic dan netralisasi ASN, penyelenggara, juga TNI dan Polri.

“Kami memberikan dukungan dengan adanya deklarasi pilkada damai. Sangat mendukung 100 persen anti money politic dan netralitas,”  ucapnya.

Dia mendoakan semua petugas penyelenggara, kemananan, masyarakat dan wartawan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari pandemic covid-19 dan Pilkada 2020 berlangsung aman dan tentram.

Di tempat sama, Denny Setiawan selaku perwakilan kandidat bupati Banjar Dr Andin Sofyanoor SH MH dan kandidat Wabup Banjar KH Muhammad Syarif Busthomi, mengatakan bahwa Banjar Bersinar anti money politic dan netralitas ASN sudah sejak awal pencalonan menentangnya.

“Kami tegas sejak awal pencalonan dan penetapan, melawan money politic dan tidak netralitasnya ASN,” sebut dia.

Namun, Banjar Bersinar indikasi di tingkat bawah sudah terjadi money politic. Disinyalirnya juga masih adanya tindakan tidak netralitas ASN.

“Kami ada memiliki bukti-bukti, kami akan lakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar Fajeri Tamjidillah sendiri menyebutkan, pengawasan dilakukan Bawaslu diantaranya dengan sosialisasi di media dan masyarakat langsung ke tingkat-tingkat desa dan kecamatan, spanduk tolak money politic di tiap kecamatan.

“Mari kita awasi, bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, pemerintah dan TNI Polri tapi tanggung jawab bersama,” pesannya.

Kajari Banjar Hartadhi Christianto secara tegas pula menyatakan, pihaknya siap 24 jam dalam penanganan pilkada 2020.

“Sinergis antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaaan. Jadi, kalau ada money politic dilakukan satu atau dua orang, laporkan ke Bawaslu,” ujarnya.

Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo bahkan menyatakan menjamin setiap pelapor yang melaporkan dugaan money politic dan pelanggaran lainnya di pilkada 2020 di Kabupaten Banjar.

“Kita jami pelapor, TNI Polri siap mendukung kelancaran pilkada 2020,” imbuhnya.

Di sisi lain, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto menerangkan, ada dua tugas utama pengawalan dikerjakan TNI Polri. Di tengah pandemic covid-19 dan pelaksanaan pilkada 2020, tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan.

“Pertama mengawal pelaksanaan pilkada 2020 secara situasional, kedua amankan pilkada 2020 secara penyebaran covid-19,” paparnya.

Deklarasi pilkada  damai 2020 juga menjaga euphoria berlebihan dari masyarakat karena nanti akan ada survey yang umumkan kemenangan padahal hasil dari quick count. Tapi, bilamana ada penetapan dari KPU Kabupaten Banjar juga tetap dijaga.

Tidak ada kerumunan di tengah masyarakat sebagaimana yang diminta pemerintah daerah dan Satwilkam.

“Kami siapkan 150 personil TNI yang kita gelarkan sesuai petunjuk dan arahan Kasatwil, dalam hal ini Kapolres Banjar. Dengan cadangan siaga 250 personil dari Satuan Denzipur,” kata Dandim. (dya)