Oknum Kepala Dinas Diduga Lakukan KDRT Psikis hingga Dilaporkan Istrinya ke Polisi

Kuasa Hukum Pelapor saat memberi keterangan ke Unit PPA Polres Banjarbaru, Kamis (1/7/2021). (Sumber foto: Ari/koranbanjar.net)

Oknum Kepala Dinas (Kadis) pada salah satu dinas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) diduga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara Psikis hingga istrinya melaporkan ke pihak kepolisian, Kamis (1/7/2021).

BANJARBARU, koranbanjar.net – Sang istri berinisial AN ini, merasa ditelantarkan, tidak dinafkahi dan tidak bahagia sejak awal pernikahan mereka hingga sekarang.

“Saya sudah sangat mengalah memperbaiki hubungan berdua dan tidak ada hasil. Lalu saya menyerahkan ke kuasa hukum saya untuk melaporkan hal itu,” terangnya.

Sebagai istri sah, lanjutnya, ia sudah tidak tahan lagi dengan sikap suaminya dan merasa disia-siakan.

“Saya menerima tekanan dari beliau sejak awal pernikahan, dari pihak keluarganya juga tidak menerima saya. Bahkan, saya dihina oleh keluarganya,” ungkapnya.

Kuasa Hukum Pelapor, Hastati Pujisari menegaskan, KDRT yang dialami kliennya tersebut yakni psikis, bukan kekerasan.

Pelaporan juga sudah disampaikan pada 9 Juni 2021 lalu, tentang dugaan KDRT dan penelantaran sesuai UU KDRT Nomor 23 Tahun 2001.

“Sementara sudah laporan dan berproses. Saksi korban juga sudah dimintai keterangan oleh unit PPA (Polres Banjarbaru),” ujarnya.

Kata dia, untuk yang dilaporkan berkenaan dengan nafkah yang tidak layak untuk korban. Lalu, korban ditalak melalui pesan WhatsApp dan korban ditinggalkan dalam keadaan sedang keguguran.

“Klien menerima tekanan dalam rumah tangga dan tidak dibolehkam berorganisasi. Padahal, terlapor ini merupakan Kadis di Kabupaten HSS. Harusnya bisa membimbing. Maka itu, klien saya mengalami tekanan psikis. Saat diperiksa ke Dokter Psikiater dinyatakan mengalami depresi tingkat sedang,” jelasnya.

Menurutnya, saat seorang istri sedang mengalami sakit bahkan keguguran harus perlu pendampingan dan pengobatan yang layak. Akan tetapi, sampai sekarang terlapor tidak pernah menjenguk istrinya.

“Tidak ada pengobatan. Alasannya, saat itu tidak ada uang. Dalam UUD, sudah kewajiban suami untuk menjaga dan merawat dengan baik,” ucapnya.

Ia menuturkan, pelapor menginginkan sebagai istri sahnya maka sebagai seorang suami harus memenuhi kewajibannya. Sebab, banyak hak pelapor yang tidak dipenuhi atau dilanggar.

“Kami menunggu itikad baik dari terlapor, namun sampai sekarang tidak ada. Karena pelapor merasa sudah menalak terlapor melalui pesan singkat. Padahal, secara aturan negara seorang PNS tidak semudah itu untuk melakukan perceraian. Ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu,” bebernya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, Iptu Martinus Ginting menambahkan, kasus tersebut sudah dalam proses penyelidikan.

“Sudah masuk tahap pemanggilan saksi. Jadi, pelapor juga melampirkan surat keterangan dari psikiater dan menyatakan korban mengalami stres dan terganggu psikisnya,” sebutnya.

Katanya, hasil surat pelapor dari psikiater juga akan diperiksa. “Nanti akan kita cocokan dengan keterangan ahli psikologi dan memeriksa dokter tersebut. Apakah benar surat itu dikeluarkannya. Lalu baru kita bsa menyimpulkan, apakah benar pelapor ini mengalami KDRT pada psikisnya. Termuat dalam UU KDRT Pasal 45,” paparnya.

Diketahui, istri dari Oknum Kadis pada salah satu dinas di Kabupaten HSS itu kediamannya berada di Kota Banjarbaru. Makanya, kuasa hukum melaporkan terlapor ke Polres Banjarbaru. (maf/ykw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *