Mujiyat selaku Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala hadiri Rapat Koordinasi Pj Kepala Daerah seluruh Indonesia, yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (30/10/2023).
JAKARTA, Koranbanjar.net – Rakor Pj Kepala Daerah se-Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian ini, membahas tentang peningkatan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelayanan publik. Serta implementasi kebijakan strategi nasional di daerah. Para Pj Bupati se Indonesia ini juga selanjutnya mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istana Negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri mendorong Penjabat Kepala Daerah untuk melakukan lompatan-lompatan dalam reformasi birokrasi berdampak. Menteri Anas mengajak para Pj. Kepala Daerah untuk memangkas tumpang tindih kebijakan di daerah dan melakukan simplifikasi proses bisnis untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan seluruh stakeholdernya.
“Di daerah Bapak/Ibu ini semua harus ditarget. Tumpang tindih kebijakan harus diberesin. Dicek tumpang tindih yang mana perlu dibenahi, proses bisnis yang masih panjang harus dipangkas, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, dan seterusnya,” ujar Menteri Anas.
Anas menyampaikan digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Digitalisasi sendiri menjadi faktor kunci untuk mewujudkan “Jalan Tol Pelayanan” dalam menyempurnakan pembangunan infrastruktur nasional. Namun Anas menekankan bahwa digitalisasi bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai aplikasi sehingga layanan yang ada dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan efisien.
“Jadi kedepannya tidak ada lagi daerah yang sering dapat penghargaan tapi investasinya tidak tumbuh, atau kemiskinannya tidak turun, termasuk penggunaan produk dalam negeri-nya. Penghargaan akan diberikan bagi yang bisa menginteroperabilitaskan berbagai layanan yang ada,” imbuhnya.
(max/rth)
