MIRIS, Insentif Nakes COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin Dipotong 35 Persen

  • Bagikan
Ilustrasi tenaga kesehatan mati -matian menangani pasien Covid-19.(foto: ist)
Ilustrasi tenaga kesehatan mati -matian menangani pasien Covid-19.(foto: ist)

Baru-baru ini beredar kabar tentang adanya pemotongan insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang bertugas di RSUD Ulin Banjarmasin yakni, salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kalimantan Selatan hingga 35 persen.

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Kabar tersebut telah diketahui media ini melalui informasi yang diperoleh dari seorang nakes di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 2 Banjarmasin tersebut.

“Benar, rupanya insentif kami dipotong diperkirakan kurang lebih 35%,” ujar seorang nakes yang bertugas di RSUD Ulin Banjarmasin, yang tak ingin disebut namanya.

Diungkapkan, pemotongan dilakukan Pemerintah Daerah setempat dengan dalih menyesuaikan anggaran di daerah (APBD). Ironisnya, justru insentif nakes rumah sakit Kabupaten/Kota yang bukan rumah sakit rujukan diterima full.

“Ulin (RSUD Ulin) rujukan semua daerah, pasiennya luar biasa banyaknya kok bisa dipotong, apa tidak merasa kasihan dengan kami ini yang sudah mati-matian berjuang membantu, merawat pasien COVID-19 dari awal hingga saat ini” tuturnya lirih.

Meskipun saat ini insentif nakes RSUD Ulin telah dibayar secara keseluruhan dari bulan Januari hingga Agustus, namun tetap saja mengalami pemangkasan sebesar kurang lebih 35%.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani virus Corona (Covid-19) adalah sebagai berikut:

1.Dokter Spesialis Rp15.000.000,-

2.Peserta PPDS Rp12.500.000,-

3.Dokter Umum dan Dokter Gigi  Rp10.000.000,-

4. Bidan dan Perawat Rp7.500.000,-

5. Tenaga Kesehatan lainnya Rp5.000.000

Uraian dana di atas sebelumnya telah dikeluarkan (dibayar) langsung oleh Kementerian Kesehatan RI.

Namun masih menurut nakes yang mengaku bertempat tinggal di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan ini mengatakan setelah diserahkan ke daerah, tiba-tiba nilai insentif itu drastis menurun.

Tadinya untuk bidan dan perawat dibayar Rp7.500.000,  tetapi setelah dipotong menjadi Rp4.875.000.

Dia mengatakan, setiap hari nakes RSUD Ulin menangani pasien 30 orang, bahkan bisa lebih. Sebab pasien datang dan rujukan tidak menentu. “Bisa hari ini 30,  kalo ruangan kosong langsung dimasukan, adapula yang meninggal saat masih di IGD,” bebernya.

“Sempat berkurang di IGD, tiba-tiba penuh lagi berpuluh-puluh karena rujukan itu tadi, coba bayangkan betapa lelahnya kami menghadapi semua itu, namun kami ikhlas, akan tetapi pikirkanlah insentif kami, ini malah dipotong,” tukasnya sembari berharap pemerintah bijaksana mengembalikan nilai insentif nakes.

Pemerintah Hanya Mampu Bayar 65 Persen

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim.(foto: leon)
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim.(foto: leon)

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muslim ketika dikonfirmasi koranbanjar.net, Senin (23/08/2021) mengakui adanya pemangkasan insentif bagi tenaga kesehatan khususnya di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Muslim mengatakan, sementara ini kemampuan daerah membayar insentif nakes hanya 65% dari pagu maksimal yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan surat Kemenkes RI.

“Sementara ini kemampuan daerah hanya mampu membayar 65% dari pagu maksimal,” ucapnya.

Dikatakan apakah pemangkasan ini berlangsung selamanya, Muslim menjawab akan melihat kondisi keuangan daerah yang nantinya hal itu dapat dikonfirnasi ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tapi yang jelas pemerintah tetap selalu memperhatikan soal insentif ini, terbukti walau telat tetap dibayar keseluruhan,” akunya.

Ditanya mengapa harus nakes rumah sakit provinsi yang harus dipangkas, tidak dengan nakes rumah sakit Kabupaten/Kota.

“Semua sama, baik nakes di rumah sakit provinsi maupun kabupaten/kota, namun aturan ada di masing-masing wilayah,” katanya.

Adapun keterlambatan pembayaran hingga beberapa bulan, Muslim menyebut itu bukanlah sengaja diperlambat, melainkan selalu ada perbaikan – perbaikan mekanisme.

Ketua Komisi IV; Nakes Butuh Energi

Persoalan ini akhirnya membuat Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi salah satunya kesehatan, Lutfi Saifuddin angkat bicara.

Menurutnya, jikalau ada pemotongan sepihak tentu ini sangat mencederai para pahlawan kesehatan. Lanjut, bukannya memberikan perhatian lebih, tapi justru memperberat tugas.

“Kondisi ini tentu mengganggu perasaan nakes yang bisa berakibat menurunnya imunitas,” tegasnya.

“Sedangkan, lanjutnya, mereka memerlukan energi yang lebih untuk berhadapan langsung dengan musuh yang tidak nampak dengan resiko kematian,” imbuhnya.(yon/sir)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *