Kalsel  

Minim Biaya Operasional, UPPD SAMSAT Rantau Curhat Ke DPRD Kalsel

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel M. Syaripuddin saat berdikusi dengan jajaran UPTD SAMSAT di daerah - (Foto Dok)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel M. Syaripuddin saat berdikusi dengan jajaran UPTD SAMSAT di daerah - (Foto Dok)

Kepala UPPD SAMSAT Rantau R.M.E. Surya Jaya, M.AP mengungkapkan kendala yang saat ini dirasakan UPPD SAMSAT Rantau yaitu, terkait dengan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional yang diberikan sangat terbatas.

TAPIN, koranbanjar.net – Pernyataan ini diungkapkan saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ke Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) SAMSAT Rantau belum lama tadi di Kabupaten Tapin.

Bahkan, lanjutnya, untuk kegiatan ke lapangan dalam rangka penagihan dan peninjauan kepada perusahan-perusahaan pihaknya selama ini harus menggunakan uang pribadi untuk membiayai transportasi.

“Harapannya ada dukungan dari Komisi II selaku mitra kerja untuk dapat memberikan tambahan anggaran operasional UPPD SAMSAT Rantau pada APBD Perubahan secara proporsional sesuai dengan target yang diharapkan,” pintanya.

Terkait realisasi pendapatan pajak di UPPD SAMSAT Rantau sendiri diklaim tidak terpengaruh kondisi Pandemi Covid-19. Hal ini tentunya bisa dilihat dari persentase realisasi pendapatan di tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2020 yang relatif cukup stabil.

“Tapi walau stabil, kita tetap harus melakukan inovasi dengan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak dan mencari sumber pajak baru,” katanya

Sebab kalau kondisi ini terus berlangsung lama sambungnya,  dikhawatirkan mempengaruhi daya beli masyarakat dan akhirnya akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar kewajiban pajaknya.

Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel M. Syaripuddin berkomitmen untuk bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) SAMSAT Rantau dalam memaksimalkan potensi pajak yang ada di daerah.

“Apa saja hal yang menjadi kendala yang dihadapi UPPD SAMSAT Rantau kami siap membantu mencarikan solusinya,” ucapnya.

Ini tentunya imbuh Dhin panggilan akrabnya, sebagai salah satu langkah konkrit DPRD Provinsi Kalsel dalam berkolaborasi dengan mitra kerja untuk meningkatkan pendapatan daerah di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Burhanuddin juga  menambahkan, pada dasarnya Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan salah satu tugasnya mencarikan solusi bagi keuangan daerah.

Untuk bisa meningkatkan keuangan daerah tentunya kita harus membantu instansi terkait untuk merealisasikan peningkatan pendapatan daerah, khususnya di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.

“Salah satunya UPPD SAMSAT Rantau ini yang boleh dikatakan potensial untuk membantu peningkatan pendapatan daerah,” tukasnya.(yon/sir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *