MARTAPURA – Pengucapan Ikrar dan komitmen Kepala SD dan SMP untuk meningkatkan APK dan APM Pendidikan Sekolah Dasar berlangsung di Aula KH Kasyful Anwar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Bincau, Jumat (9/2) siang.
Angka Partisipasti Murni (APM) setingkat sekolah menengah pertama kurang memuaskan.
Indikator yang menjadi tolak ukur capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar harus didorong dengan kerja keras seluruh pemangku kepentingan sekolah, salah satunya adalah kepala sekolah.
Diketahui, APM adalah persentasi jumlah anak pada kelompok usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan, sesuai dengan usia dibanding jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.
Sedangkan APK menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan, inilah indikator yang paling sederhana mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Banjar H Gusti Ruspan Noor kepada koranbanjar.net mengutarakan, tahun 2017 yang lewat capaian indikator kinerja APM tingkat SMP, MTs, SMPLB masih kurang, berada di 62,58 persen. Sebaliknya, indikator APM tingkat SD, MI, dan SDLB sangat memuaskan, di posisi 97,36 persen.
“Target APM SMP tahun 2018 yang sesuai RPJMD harus lebih 70,06 persen. Tentu ini kerja keras semua pihak, dan upaya kami salah satunya membangun unit sekolah baru (USB) secara bertahap, penambahan ruang belajar dan perbaikan sarana dan prasarana,” ujar Ruspan Noor
Masa bersekolah anak-anak di Kabupaten Banjar pada 2017, menurutnya, selama 7,6 tahun. Itu menjadi bukti, bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan formal sampai kelas 1 SMP / sederajat.
“Padahal berkenaan angka rata-rata lama sekolah ini kita telah banyak melakukan upaya kongkret, antara lain, giat melakukan pendidikan keluarga yang melibatkan unsur orangtua siswa sebagai upaya antisipasi siswa putus sekolah,” ungkapnya
Bupati Banjar H Khalilurrahman yang hadir pada acara memiliki pandangan menarik. Menurutnya, anak-anak Kabupaten Banjar bukan drop out dari sekolah, cuma mengganti jenjang pendidikan formal ke sekolah pondok pesantren.
Kebiasaan, lulus sekolah dasar dan berbondong-bondong pindah ke pendidikan agama yang menjamur di Kota Serambi Makkah ini.
“Solusinya, Dinas Pendidikan Banjar memperbanyak program sekolah pendidikan kesetaraan seperti kejar Paket A, Kejar Paket B dan Kejar Paket C,” ujar Khalilurahman.(sai)
