MENYEDIHKAN, Pemda Anaktirikan Penyandang Disabilitas

BANJARMASIN, KORAN BANJAR.NET – Dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini, Pemerintah Daerah terkesan menganaktirikan para penyandang disabilita. Pasalnya, dati 19.000 penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan, ternyata Pemerintah Daerah hanya menyediakan 1% bagi kelompok yang memiliki keterbatasan fisik tersebut.

Ini membuktikan pemerintah daerah belum menjalankan amanah undang-undang no 8 tahun 2016 tentang tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berkaitan dengan ketenegakerjaan, di sana disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Anggota DPRD Kalsel
Anggota DPRD Kalsel

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Zulfa Asma Fikra menyebutkan bahwa formasi CPNS yang tersedia tahun 2018 berjumlah 360 orang. Pemerintah Daerah baru menyediakan 1% bagi penyandang disabilitas.

Hal ini dia ungkapkan dalam sambutan saat menggelar Seminar Rancangan Perda atas perubahan Perda Nomor 17 tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diadakan di gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kertak Baru Banjarmasin, Kamis (11/10/2018).

Kemudian dalam wawancaranya kepada koranbanjar.net, Fikra mengatakan bahwa idealnya Pemerintah Daerah harus memberikan 2 % dari 360 formasi yang tersedia, karena menurutnya itu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

“Alangkah idealnya Pemerintah Daerah harus menyediakan 2% bagi penyandang disabilitas yang ingin melamar CPNS, karena itu adalah kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang nomor 8 tahun 2016,” ujar Fikra .

Di sisi lain, ia memaklumi bahwasanya kebutuhan PNS cukup banyak, namun formasinya sangat sedikit, ada kemungkinan Pemerintaha Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) lebih memprioritaskan bidang-bidang tertentu yang tidak mungkin dikerjakan oleh para penyandang disabilitas.

“Sebenarnya yang 2% itu yang diperioritaskan karena sesuai ketentuan Undang-undang no 8 tahun 2016,” tandasnya.

Fikra berharap akan datang kepada Pemerintah Daerah agar memberikan 2% hak penyandang disabilitas untuk mengisi formasi CPNS tahun depan.

“Ke depan Pemerintah Daerah harus menyediakan kouta bagi penyandang disabilitas, minimal 2%” pungkasnya.(al/sir)