oleh

Mengapa Dinkes Ditunjuk Sebagai Jubir Virus Korona, Bukan RS?

BANJARBARU, koranbanjar.net – Terkait informasi virus korona atau covid-19, kini telah ditetapkan menjadi satu pintu. Gugus tugas telah terbentuk sejak Senin (16/3/2020) lalu. Kemudian, Kadinkes Kalsel M. Muslim ditunjuk sebagai juru bicara (jubir).

Jika jubir sudah ditetapkan, maka otomatis pihak lain termasuk rumah sakit (RS) tidak diperbolehkan untuk membuka suara kepada media agar diberitahukan terkait informasi terkini oleh publik.

“Supaya informasi yang akan disampaikan ke masyarakat, betul-betul satu pintu. Mematuhi kaidah yang berlaku, dalam aturan informasi yang tidak merugikan salah satu pihak,” ujar Ketua Harian Gugus Tugas Wahyuddin, saat ditemui di kantornya, Rabu (18/3/2020).

Menurut Kepala BPBD Kalsel itu, RS rujukan untuk covid-19 bukan hanya satu rumah sakit saja. Sehingga, perlunya ditunjuk jubir tim gugus tugas. Banyak RS yang sudah dipersiapkan, menjadi tempat rujukan.

Sebagian masyarakat, ada yang menganggap pemerintah terkesan menutupi informasi terkait covid-19. Kata dia, virus korona merupakan sesuatu yang susah ditebak karena masih baru.

“Kita sendiri, masih meraba-raba. Kalau bukan orang teknis kesehatan, tidak bisa menjelaskan. Mungkin, setelah ditunjuk jubir akan lebih terbuka lagi terkait informasi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah bukan terkesan tertutup. Tapi, masyarakat belum tahu call center gugus tugas. Sedangkan, untuk identitas diri pasien ditutup karena mengikuti kebijakan pusat. Disamping etika, dan memang perlu dirahasiakan.

“Dampak dari virus korona, sesuai dengan kebijakan pusat sudah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas,” papar Ujud, sapaan akrabnya.

Ujud menuturkan, dikarenakan Kalsel belum ada yang dinyatakan positif maka status juga menyesuaikan.

“Kita baru tahap siaga darurat, lebih mengutamakan pencegahan. Dibentuknya tim gugus tugas, sebagai aksi nyata pecegahan,” terangnya.

Lockdown, kini menjadi perbincangan hangat di media sosial (medsos). Apakah di Indonesia, termasuk Kalsel perlu menerapkan hal tersebut?

“Lockdown itu ada positif dan negatif. Sementara, screening cegah tangkal akan diperketat. Supaya ekonomi dan sosial masyarakat, tidak terlalu dirugikan. Jika lockdown, otomatis mengunci aktivitas masyarakat dan tidak bisa bergerak lagi. Harus dipertimbangkan dan konsultasi dengan baik dulu ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (ykw/maf)

Komentar

Jangan Lewatkan