Sengketa lahan antara TNI dan lahan transmigrasi di Banjarbaru memasuki babak baru. Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera bersama Pansus I DPRD, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kodim 1006 Martapura, langsung ke lokasi sengketa pada Senin (20/05/2025).
BANJARBARU,koranbanjar.net – Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait tumpang tindih kepemilikan lahan.
Temuan di lapangan, verifikasi langsung menunjukkan adanya overlap antara lahan yang diklaim TNI dengan area program transmigrasi pemerintah pusat.
“Ada temuan bahwa lahan yang diklaim militer ternyata juga merupakan bagian dari area transmigrasi. Verifikasi ini penting agar tidak ada kesimpangsiuran,” tegas Gusti Rizky.
Ketua Pansus I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, menambahkan, pihaknya melihat secara langsung patok-patok batas dan koordinat yang selama ini hanya menjadi asumsi.
“Ini menjadi dasar penting bagi proses penyelesaian ke depan,” ujarnya.
Tim gabungan akan melakukan sinkronisasi data berdasarkan temuan di lapangan. Semua titik, termasuk area yang masuk wilayah Kabupaten Banjar, akan diidentifikasi.
“Setelah semua titik diverifikasi, kita duduk bersama lagi dengan pihak TNI, pihak transmigrasi, serta BPN untuk mencari solusi terbaik,” jelas Ririk.
DPRD Banjarbaru menekankan komitmennya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa ini secara musyawarah.
“InsyaAllah dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi lintas pihak, permasalahan ini bisa kita selesaikan,” tutupnya. (maf/dya)
