AdvertorialKota Banjarbaru

KPK, BPKP Bersama Pemprov Kalsel Gelar Workshop Cegah Korupsi

Koordinator Wilayah VII KPK: Banyak Kasus OTT dari Pengadaan Barang dan Jasa

BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemprov Kalsel, menggelar workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan keuangan daerah di Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (1/10).

Pada kesempatan itu, dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Sekdaprov Kalsel, Siswansyah, menyampaikan, apresiasi kepada KPK, BPKP dan Inspektorat Kalsel atas pelaksanaan workshop tersebut.

“Melalui workshop, diharapkan mampu memperkuat sumber daya manusia (SDM) dalam pengawasan dan pencegahan korupsi, terutama di provinsi Kalsel,” ujar gubernur.

Menurut gubernur, upaya peningkatan kapabilitas merupakan upaya meningkatkan dan memperkuat kelembagaan, tata laksana dan sumber daya manusia, agar dapat melaksanakan peran dan fungsi secara efektif.

BACA JUGA  Persiapan Minim, Banjarbaru United Kalah Tipis dari Tim Porprov Batara

Sebagai suatu kerangka kerja, lanjutnya, kapabilitas pengawasan intern berfungsi sebagai identifikasi aspek yang diperlukan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

”Kapabilitas APIP harus profesional dan memenuhi persyaratan tata kelola organisasi yang kuat dan efektif,” tegas gubernur.

Sementara Koordinator Wilayah VII KPK, Nana Mulyana, tak menampik, salah satu kegiatan yang berisiko terhadap penyimpangan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Karena itu, workshop yang diselenggarakan selama empat hari dari tanggal 1 hingga 4 Oktober 2108 ini akan difokuskan pada materi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Probity Audit, dan Audit Investigasi. Pemateri berasal dari LKPP, KPK, BPKP, kepolisian, dan kejaksaan, sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing.

BACA JUGA  Sentra Oleh-oleh Pesona UMKM Kalsel Hadir di Banjarbaru

Menurut hasil penelitian KPK, dikatakan Nana, kasus korupsi didominasi dari pengadaan barang dan jasa yang muncul sejak perencanaan, pelaksanaan, bahkan saat pemanfaatan.

“Bahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) sebagian besar berasal dari proses pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

KPK, sambung Nana, terus berupaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik dan bersih. (hmsprov/dny)

Tags
Menampilkan lebih banyak

Radio STAR FM
The Spirit of Banjarbaru. Hanya di 90.5 FM

Info Bisnis Kalimantan
Berita seputar bisnis dan ekonomi di Kalimantan terkini.

TandaPetik.Com - Media Komunitas
Gabung sekarang juga. Tuliskan ide, opini dan pengalamanmu.

IKLAN BARIS ONLINE MURAH
Hub. 081348024288 | 0821159171296
KORANBANJAR.NET

Baca Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close