Banjar  

Komisi V DPR RI Meninjau Revitalisasi Sekumpul Martapura

Komisi V DPR RI meminta supaya diselesaikan perbaikan revitalisasi Sekumpul sebelum serah terima pekerjaan. (Foto: dya/koranbanjar.net)

Pekerjaan pembangunan revitalisasi Sekumpul Kota Martapura Kabupaten Banjarrbaru mendapatkan perhatian dari Komisi V DPR RI yang meninjau langsung progres pelaksanaannya, Kamis (16/6/2022).

BANJAR, koranbanjar.net – Rombongan Komisi V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua H Syaifullah Tamliha meninjau lokasi revitalisasi Sekumpul, bersama sama pejabat Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, Balai Pengadaan Barang dan Jasa, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Kalsel.

Juga, Wabup Banjar Said Idrus A Habsyi, Plt Kadis PUPRP Kabupaten Banjar Riza Dauly, Lurah Sekumpul Gusti Marhusin dan pejabat terkait lainnya.

Syaifullah Tamliha yang merupakan legislator DPR RI asal Kalsel ini menyatakan keprihatinannya atas statemen BPPW Kalsel yang menyebutkan rusaknya pedestrian di Jalan Sekumpul ulah kendaraan bermotor.

“Tidak ada motor naik jalan trotoar, jangan orang Martapura yang di kambing hitamkan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI H Syaifullah Tamliha dan Anggota, Sadewo di Sekumpul Martapura, Kamis (16/6/2022) siang. (Foto: ist)

Di sinilah pentingnya tata kelola. Ini (revitalisasi Sekumpul) bagus dIlanjutkan tapi satu hal jangan kapitalisasi ulama besar untuk keuntungan proyek,” pesan dia.

Perihal kualitas pekerjaan juga dipertanyakannya, sebab bilamana nanti telah selesai dan dilakukan serah terima pekerjaan lalu ketahanannya 5 tahun atau 10 tahun sudah rusak, siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan.

“Nanti, bisa-bisa saya ikut tertuduh karena berasal dari sini. Tolong pekerjaannya yang bagus dan perhatikan kualitas. Ini menjadi evaluasi Komisi V, jangan sampai yang punya pengawasan tidak mengawasi,” ucapnya.

Di tempat sama, anggota Komisi V DPR RI, Sadewo mengemukakan, tujuan Komisi V ke Sekumpul Martapura adalah meninjau dan memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya ini telah berjalan secara baik, kualitas atau tidak.

“Setelah kami cek, kualitasnya kurang baik. Maka, saya minta Kementerian PUPR bertindak tegas supaya pelaksana melakukan perbaikan kerusakan,” katanya.

Ia mengingatkan Kementerian PUPR untuk tidak menerima pekerjaan ini terlebih dahulu sebelum semua bagian pekerjaan yang direncanakan dipastikan sudah diperbaiki menjadi baik sesuai spesifikasi. (dya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *