Komisi I DPRD Kalsel Gali Informasi Desa Cerdas ke Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (11/6/2024). (Foto: Humas DPRD Kalsel/Koranbanjar.net)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Desa Cerdas di wilayah Kalimantan Selatan, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyambangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (11/6/2024).

JAWA BARAT, koranbanjar.net – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noortita Ayu Febria Roosita selaku pimpinan rombongan menjelaskan pihaknya ingin mengetahui sekaligus mencari masukan-masukan terkait pembangunan Desa Cerdas ke Provinsi Jabar.

Diharapkan, hasil studi komparasi ini nantinya bisa diimplementasikan di Kalimantan Selatan bersama instansi terkait.

“Ternyata desa cerdas itu berkaitan dengan desa digital. Bukan hanya terkait dengan internet saja desa cerdas ini banyak sekali kerjasama yang harus dijalin. Baik itu Kominfo, PMD, dan Dinas Pendidikan juga termasuk”, tutur srikandi Partai Gerindra yang akrab disapa Tatum itu.

Dijelaskan Tatum, di Jawa Barat ada dana bantuan dari Provinsi sebesar 130 juta rupiah per desa. Jadi seluruh desa di Jabar itu mendapatkan bantuan tanpa kecuali.

“Itu nantinya yang juga akan kita sampaikan agar bisa menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel,” ucapnya.

Untuk menunjang perwujudan desa cerdas, Tatum mengatakan, kemungkinan pihaknya akan mengawali dengan mengajukan perda inisiasi dan nantinya juga akan mendorong Pemprov Kalsel untuk membuat Pergub.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dinas PMD Jabar Nisa Avianty menguraikan, Desa Cerdas merupakan penjabaran dari Visi Misi Gubernur Jabar 2018 – 2023 terkait gerakan membangun desa yang kemudian ditetapkan ke dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2023, perubahan eksistensi dari Pergub Nomor 8 Tahun 2022 tentang Gerbang Desa.

“Desa cerdas ini kami jalankan melalui desa digital. Desa digital itu membawa semangat smart village yaitu desa-desa yang berpikiran cerdas untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik. Tentunya ini ditandai dengan adanya smart living, smart ekonomi, dan tiga elemen lain,” ungkapnya.

Lanjut Dijelaskan Nisa Avianti, penerapan desa digital ini diharapkan didukung dengan beberapa regulasi. Ide yang memang dilakukan dan dirasakan berhasil di Jawa Barat, yaitu dengan Peraturan Gubernur terkait dengan Gerbang Desa.

Hal ini menjadi alat orkestrasi yang bisa mengkolaborasi seluruh perangkat daerah yang memang dikomandoi oleh DPM Desa”, urainya.

“Salah satu langkah penting, diharapkan bisa diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, utamanya untuk bisa melakukan orkestrasi dan kolaborasi program-program yang fokusnya di desa, salah satunya adalah desa digital. Karena desa digital ini menjadi salah satu bentuk kecerdasan yang memang kita inginkan untuk desa-desa nanti ke depannya. Mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Selatan bisa mengikuti jejak kita,” tuturnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana, Dinas PMD Provinsi Kalsel, dan Diskominfo Pemprov Jabar beserta jajarannya. (bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *