Masalah kemiskinan bukanlah sebuah persoalan baru. Persoalan ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan, mulai Pemerintah Pusat, Provinsi hingga Kabupaten. Apabila angka kemiskinan naik, sudah sepatutnya unsur pemerintah merasa “sakithati”. Sebaliknya, bila angka kemiskinan cenderung turun, tentu sudah sewajarnya pemerintah mendapat apresiasi.
Teringat sebuah tarikh tentang kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab Ra. Suatu ketika beliau melepaskan jubahnya, kemudian kulit bahunya tampak memerah hingga nyaris terkelupas. Selidik punya selidik, ternyata setiap malam beliau harus berkeliling kampung sambil memikul karung gandum untuk dibagikan kepada masyarakat yang hidup miskin.
AdvertisementScroll ke bawah untuk melanjutkan
Nah, di era sekarang, semua serba mudah, lebih-lebih bagi penguasa. Cukup menginstrusikan kepada bawahan, niscaya segala perintah akan diikuti. Penguasa sekarang tidak perlu harus memikul karung beras untuk berkeliling kampung dan membagikannya kepada masyarakat miskin. Berbagai fasilitas sudah tersedia, tinggal mengatur waktu secara bergiliran untuk membagikan makanan.
Namun sayang, jangankan membagikan makanan secara diam-diam ke kampung-kampung, malah sebaliknya program beras miskin yang terang-terangan saja terkadang diselewengkan oleh oknum tertentu.
Lebih lucu lagi, jika seorang pejabat yang notabene berkewajiban mengurus atau bertanggungjawab terhadap warga miskin malah mengaku tidaktahu?
Sekarang teknologi serba canggih. Ambil contoh, untuk mengetahui keberadaan tempat atau alamat, cukup melakukan searching (pencarian) melalui GPRS atau google map, sudah dipastikan dapat menemukan data yang diinginkan. Itu artinya, semua dikelola dengan sistem pendataan yang baik.
Contoh lain, setiap pemilihan umum, pemerintah telah melakukan pendataan pemilih. Hanya beberapa bulan, data pemilih terkumpul hanya dalam waktu beberapa bulan. Bahkan lengkap dengan status ekonomi data pemilih. Bukankah hal itu dapat menjadi dasar untuk dapat mengetahui warga yang miskin. Selanjutnya ditindaklanjuti melalui program pengentasan kemiskinan secara berkala. Bukankah sangatlucu, ketika ada pejabat yang mengaku tidak mengetahui data warga miskin?
Sebaliknya, warga miskin tidak serta merta hanya menerima nasib, hanya menunggu uluran tangan dari pihak dermawan. Mendramatisir keadaan, mengharapkan bantuan tanpa berbuat apa-apa. Lebih-lebih jika memiliki kemampuan secara fisik, apakah lantas harus menunggu uluran tangan pihak lain dalam bentuk yang instan?
Hemat saya, data warga miskin sepertinya perlu dilengkapi dengan data kesehatan secara fisik. Apakah warga miskin tersebut disertai kondisi kesehatan yang memang tidakmampu berbuat apa-apa atau mampu secara fisik. Sehingga pemberian bantuan dapat diklasifikasi, antara warga miskin yang tidak mampu secara fisik dan warga miskin yang masih mampu secara fisik. (*)
