Kaur Keuangan Diimbau Mengerti Pajak Dana Desa

oleh -79 views
Kaur Keuangan Diimbau Mengerti Pajak Dana Desa
Talkshow Radio Banjar terkait pentingnya pengelolaan pajak dana desa. (foto: mckominfo)

MARTAPURA, koranbanjar.net – Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Martapura bekerjasama dengan Radio Suara Banjar (RSB) mensosialisasikan informasi perpajakan kepada masyarakat.

Pembahasan kali ini bertema ‘Pajak Atas Pengelolaan Dana APBDes’ pada program Radio Banjar Live Talkshow di RSB Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Jumat (8/11/2019).

Dipandu penyiar senior Akhmad Effendy atau kerap disapa Pepen menghadirkan narasumber Kepala KP2KP Martapura Heri Sukoco didampingi staf penyuluh Dani Suprianto.

Dalam pembahasan Pajak Atas Pengelolaan Dana APBDes tersebut, Kepala KP2KP Martapura Heri Sukoco mengatakan Kabupaten Banjar memiliki 277 desa yang tersebar di 20 Kecamatan.

“Ini penting bagi para Kepala Urusan (Kaur) keuangan desa, dapat memahami tentang kewajiban perpajakan sesuai dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan yang mencakup beberapa jenis pajak yaitu, Pemotongan PPh pasal 21, Pemotongan PPh pasal 22, Pemotongan PPh pasal 23, Pemotongan PPh pasal 4 dan 2 dan Pemungutan PPN,” papar Heri Sukoco.

Heri menyebutkan, selama ini pihaknya terus mensosialisasikan tentang pentingnya pajak atas dana desa.

“Kendala yang sering ditemui ketika Kaur keuangan di desa mengalami mutasi dan pejabat lama tidak menginformasikan tentang laporan pajak dana desa tersebut, sehingga terkadang mis dan menjadi tugas KP2KP Martapura dalam membantu pihak desa dalam membuat laporan perpajakan,” ungkapnya

Dia membeberkan, Kecamatan Sungai Tabuk menjadi wilayah desa yang tingkat kepatuhan pajaknya cukup tinggi, dengan harapan kecamatan Sungai Tabuk menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Banjar.

Di akhir sesi Heri menekankan, Kaur keuangan desa dapat membuat pembukuan keuangan yang benar dan melaporkan pajaknya sesuai batas waktu tanpa menunda.

“Karena akan ada sanksi administratif jika hal ini terabaikan. Pajak yang dibayarkan adalah untuk pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,” tutup Kepala KP2KP Martapura, Heri Sukoco. (dra)

Jasa Karangan Bunga di Kalimantan Selatan