Baznas

Kasus Korupsi, Mantan Dirut RSUD Boejasin Tanah Laut Dituntut 5 Tahun Penjara

  • Bagikan
Eddy Wahyudi tertunduk pilu mendengarkan JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.(foto: leon)
Eddy Wahyudi tertunduk pilu mendengarkan JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin.(foto: leon)

Mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah, H. Boejasin, Eddy Wahyudi (EW) dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) atas perbuatannya diduga korupsi melakukan penyelewengan dana pengembangan rumah sakit tersebut.

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Dalam fakta persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor Jalan Pramuka Banjarmasin, Rabu (28/7/2021), tampak terdakwa EW tertunduk dengan raut wajah sedih, mendengarkan pembacaan tuntutan JPU gabungan dari Kejari Tanah Laut dan Kejati Kalsel.

Selain kurungan penjara, terdakwa juga didenda Rp100 juta atau subsider 6 bulan kurungan penjara. Kemudian mengganti uang kerugian negara sebesar Rp2 miliar lebih atau kurungan 2 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa lainnya, mantan Kasubag Keuangan RSUD H Boejasin periode tahun 2012-2015, Asdah Setiani dituntut 2 tahun dengan denda Rp100 juta atau diganti subsider penjara 6 bulan.

Dan satu terdakwa lagi bernama Faridah, mantan Kasubag Keuangan RSUD H Boejasin periode Tahun 2015-2018 dituntut 3 tahun penjara dengan denda Rp100 atau subsider 6 bulan kurungan penjara.

BACA:  Tiga Korban Tewas Tertimbun Pakaian, Diduga Saat Tidur Meregang Nyawa

Usai sidang, Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanah Laut (Tala), Akhmad Rifani kepada wartawan menjelaskan, mengapa tuntutan ke 3 terdakwa berbeda, karena menurut Akhmad tersangka utama EW menikmati sendiri hasil dugaan korupsinya.

“Karena Edi menikmati sendiri hasil dugaan korupsinya, dan kerugian negara dibebankan kepada Edi sendiri,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan perbedaan tuntutan antara Asdah Setiani dengan Faridah, padahal masa jabatan keduanya sama – sama 3 tahun.

Akhmad justru mengatakan terdakwa Asdah Setiani lebih pendek masa tugasnya ketimbang Farida yang lebih lama melaksanakan tugas sebagai Kasubag di RSUD H.Boejasin.

“Asdah menjabat hanya 1 tahun lebih sedikit, kalau si Faridah lebih lama,” sebutnya.

Ketiga terdakwa masing-masing dikenakan pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

Disinggung soal beberapa aset terdakwa disita, wartawan menanyakan apakah harta yang disita itu masuk dalam pengembalian keuangan negara.

Akhmad mengatakan aset terdakwa yang disita berupa sepeda motor dan sebidang tanah pada saat penyidikan, setelah melihat fakta persidangan pada hari ini dalam agenda tuntutan, maka sebidang tanah dan satu unit motor itu dirampas guna menutupi kerugian negara.

BACA:  Truk Bermuatan Pasir Terguling di Pulau Laut Utara

“Jadi itu bukan pengembalian, namun kita rampas untuk menutupi kerugian negara,” tandasnya.

Sementara Kuasa Hukum terdakwa, M.Pazri menilai tuntutan JPU terlalu berat dan pihaknya akan melakukan pembelaan. Dirinya meminta kepada majelis hakim memberikan tempo selama dua minggu ke depan.

“Kami menilai tuntutan JPU terhadap klien kami sangat berat, padahal berdasarkan fakta persidangan dana itu juga mengucur ke beberapa instansi, jadi penggunaan dana itu tidak untuk terdakwa pribadi,” bebernya.

Sekadar mengingat kembali, setelah merampungkan penyidikan, tim Jaksa Penyidik pada Bidang Tipidsus Kejati Kalsel menyerahkan 3 tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana pengembangan RSUD H Boejasin Pelaihari ke JPU pada Kejari Tanah Laut (Tala).

Tiga tersangka yaitu berinisial Edi Wahyudi(ED) yang merupakan Mantan Direktur RSUD H Boejasin periode Tahun 2014-2018, Asdah Setiani(AS)Mantan Kasubag Keuangan RSUD H Boejasin periode Tahun 2012-2015 dan terakhir Faridah (F) Mantan Kasubag Keuangan RSUD H Boejasin periode Tahun 2015-2018.

BACA:  Miliki Serbuk Haram, MI Digelandang ke Mapolsek Martapura Timur

Kajati Kalsel, Rudi Prabowo Aji melalui Asisten Intelijen, Abdul Rahman mengatakan, tersangka EW saat menjabat sebagai Direktur RSUD H Boejasin bersama AS dan F saat menjabat sebagai Kasubag Keuangan RSUD H Boejasin diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana pengembangan RSUD H Boejasin pada Tahun Anggaran 2014-2018.

Dimana didapati ada dana pengembangan sebesar Rp2.166.039.000 yang tidak dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.

Para Tersangka dalam melakukan penggunaan dana pengembangan juga diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, telah didapati bukti permulaan yang cukup bahwa para tersangka diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah RSUD H Boejasin.(yon/sir)

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
  • Bagikan
(Visited 11 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *