Kasus H Asri Bergulir di Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh Angkat Bicara; Keadilan Belum Terkubur

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh. (Foto: Dok. DPR RI)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh. (Foto: Dok. DPR RI)

Setelah 26 tahun keturunan H Asri yang menuntut keadilan dari orang nomor 1 terkaya di Indonesia Low Tuck Kwong, kini keturunan H Asri mengadu ke Komisi III DPR RI. Pengaduan itu pun mendapat tanggapan yang positif dari Komisi III, bahkan dalam rangkaian memperjuangan hak-hak H Asri beserta keturunan, anggota Komisi III, Hinca IP Pandjaitan telah menerbitkan buku berjudul “Keadilan Belum Terkubur.”

JAKARTA, koranbanjar.net Kasus perseteruan salah satu pemilik PT Bayan Resource, Almarhum H Asri dan orang terkaya Low Tuck Kwong kini bergulir di DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat Komisi III DPR RI dengan MA, mengapresiasi karya dari koleganya Hinca IP Pandjaitan, yang menerbitkan sebuah buku berjudul Keadian Belum Terkubur. Buku tersebut mengungkap rangkaian kasus yang dihadapi H Asri hingga meninggal dunia, setelah masuk penjara dalam proses gugatan kasus itu selama 82 hari, namun bebas.

Dalam rapat Pangeran Khairul Saleh mengungkapkan, sebagai salah satu pimpinan Komisi III, dia seringkali menerima pengaduan dari masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan . Apalagi yang mengadu dari daerah pemilihannya.

“Tentu koridornya adalah kewenangan Komisi III, secara ringkas publik dapat spoiler masalah apa gerangan?” ucapnya.

Dia membeberkan, perjuangan ketiga putra almarhum H Asri dengan berani, tidak hanya menghadapi kesewenang-wenangan, tetapi juga menggugat struktur kekuasaan yang ada, mencari celah dalam benteng yang tampak kokoh dalam menghadapi oligarki yang merupakan salah satu orang terkaya di republik ini.

“Low Tuck Kwong ini adaah metafora pertarungan intelektual dan moral lebih dari sekedar kasus hukum. Tentang bagaimana sebuah republik mengukur dan mendistribusikan keadalian. Haruskah keadilan dinilai sebagai komoditas yang hanya dapat dibeli orang yang mampu membayar? Perjuangan ini untuk keadilan , bukan hanya tugas mereka yang terzalimi, melainkan tuigas kita semua,” ucapnya.

Keadilan yang tertunda bukan hanya penyangkalan keadilan, tetapi penistaan terhadap demokrasi  itu sendiri. “Marilah kita bersama membangkitkan semangat kolektif, memperbaharui komitmen terhadap keadilan yang tidak boleh dan tidak  akan menemui jalan buntu di negeri tercinta ini,” katanya.

“Buku yang disampaikan Hinca berjudul Keadilan Belum Terkubur ini terkait dengan dapil saya pak. Jadi, Haji Asri yang tertulis di dalam buku itu adalah salah satu pemilik tambang PT Bayan.  Rupanya terjadi jual beli antara H Asri dan Low Tuck Kwong. Keluarga almarhum ( H Asri, red) sudah 26 tahun menuntut keadilan, menjual kepada orang terkaya di Indonesia itu. Rupanya transaksinya itu disinyalir belum lunas, mereka menuntut kedilan. Bahkan Haji Asri ini sempat ditahan selama 82 hari di Bareskrim, tetapi karena beliau tidak salah, mereka dibebaskan PN melalui putusan MA,” beber Khairul Saleh di hadapan MA.

Ditambahkan, H Asri dan keluarganya sudah 26 tahun menuntut keadilan, mereka melapor kepada Komisi III. “Saya berharap keadilan ini tidak terkubur di MA. Kita tahu hakim MA sudah baik-baik. Mohon diatensi,” tutupnya.

Hal demikian juga diungkapkan Hinca Pandjaitan dalam RDP di Komisi III dengan menyerahkan buku berjudul Keadilan Belum Terkubur kepada MA.

Sementara itu, kronologis kasus antara H Asri dan Low Tuck Kwong yang diperoleh koranbanjar.net dari Pimpinan Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 November 1977 ALM. HAJI ASRI dan Sdr. Low Tuck Kwong telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal (“Perjanjian”), yang pada intinya ALM. HAJI ASRI menjual PT. Gunung Bayan Pratama Coal kepada Sdr. Low Tuck Kwong, dengan harga beli saham senilai Rp5 MilIar. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3.2 Perjanjian;

2. Pada saat memasuki pembayaran Tahap Ke-5 (kelima) dan Ke-6 (keenam), Sdr. Low Tuck Kwong belum melunasi pembayaran saham sesuai Perjanjian.

Bahwa dengan alasan terjadi “perjumpaan utang”, Sdr. Low Tuck Kwong menyampaikan bahwa sisa utang Sdr. Low Tuck Kwong kepada ALM. HAJI ASRI yaitu sebesar Rp 1,5 miliar telah dibayarkan ke Kantor Pajak untuk membayar utang Pajak PT. Gunung Bayan Pratama Coal masa pajak 1996. Padahal jelas yang berkewajiban membayar pajak tahun 1996 adalah pihak Sdr. Low Tuck Kwong sendiri. Argumentasi ini yang dijadikan alasan oleh Hakim MA untuk membebaskan ALM. HAJI ASRI di perkara pidana.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3.3 huruf c Perjanjian, diatur sebagai berikut:

“Apabila setelah perpanjangan kedua telah lewat 30 (tiga puluh) hari dan ternyata Pihak Kedua masih belum melaksanakannya maka jumlah yang tertunggak akan dikonversikan secara proporsional dengan saham pada Perseroan atas nama Haji Asri.”

Oleh karena itu, alasan “perjumpaan utang” yang digunakan oleh Sdr. Low Tuck Kwong adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1426 KUHPerdata, karena perjumpaan utang hanya dapat terjadi jika jenis utang nya sama dan nilai utangnya sama, sementara jelas berdasarkan Pasal 3.3 huruf c Perjanjian jenis utang dan nilai uang dalam perkara a quo TIDAK sama. Yang satu berbentuk uang (utang pajak) sedangkan yang satunya berbentuk saham dengan nilai yang otomatis juga berbeda.

4. Bahwa berdasarkan Putusan MA dalam perkara perdata,yang menjadi pokok persoalan adalah: apakah Sdr. Low Tuck Kwong telah melunasi seluruh utang nya sesuai Perjanjian Jual Beli Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 27 November 1997 dan apakah Sdr. Low Tuck Kwong berhak untuk mengalihkan pembayaran utang kepada Kantor Pajak.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan (Bukti Surat (asli) P-10, T II – 19, T II – 20, T II – 21 dan T II – 22) Sdr. Low Tuck Kwong belum melunasi seluruh utang nya dan pengalihan utang atau perjumpaan utang yang dijadikan dasar oleh Sdr. Low Tuck Kwong bertentangan dengan ketentuan Pasal 3.3 huruf c Perjanjian Jual Beli Saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal tanggal 27 November 1997 jo Pasal 1425 – 1435 KUHPerdata. Akan tetapi seluruh fakta tersebut diduga pula dikesampingkan oleh hakim MA dalam perkara perdata.ALM. HAJI ASRI kalah di perkara perdata.

5. Menurut MA dalam perkara perdata, utang pajak PT. Gunung Bayan Pratama Coal masa pajak 1996 adalah tanggung jawab ALM. HAJI ASRI PADAHAL FAKTANYA berdasarkan Bukti Surat (asli), yaitu: Bukti T II – 19, T II – 20, T II – 21 dan T II – 22 yang diajukan sendiri oleh Sdr. Low Tuck Kwong (Tergugat II) terbukti dengan sangat sederhana bahwa seluruh pengeluaran, termasuk pajak PT. Gunung Bayan Pratama Coal masa pajak 1996 adalah tanggung jawab PT. International Coal Pte. Ltd. (Turut Tergugat I), perusahaan milik Sdr. Low Tuck Kwong sendiri (Tergugat II). Fakta ini yang digunakan MA untuk membebaskan ALM. HAJI ASRI dalam perkara pidana.

6. Pada tanggal 24 Mei 2023 ahli waris ALM. HAJI ASRI mengajukan upaya hukum PK Ke-2 (kedua) dengan alasan adanya pertentangan antara Putusan perkara perdata dengan putusan perkara pidana (dalam perkara pidana dijelaskan bahwa utang pajak adalah tanggung jawab pihak Low Tuck Kwong sementara dalam perkara perkara perdata dijelaskan bahwa utang pajak adalah tanggung jawab ALM. HAJI ASRI)

Salah satu bukti adalah surat dari Pengacara Sdr. Low Tuck Kwong kepada ALM. HAJI ASRI tanggal 20 November 1998 yang secara tegas mengakui bahwa Sdr. Low Tuck Kwong masih memiliki utang kepada ALM. HAJI ASRI sebesar Rp 451.446.926,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) – konversi saham PT. Gunung Bayan Pratama Coal, yaitu 10 % (sepuluh persen). Bukti tersebut sangat bertentangan dengan Putusan perdata MA yang menyatakan bahwa Sdr. Low Tuck Kwong sudah melunasi utang kepada ALM. HAJI ASRI. Sampai saat ini proses peradilan upaya hukum Peninjauan Kembali ke-2 perkara ALM. HAJI ASRI tersendat di Mahkamah Agung.

7. Pihak Low Tuck Kwong diduga pernah berupaya mengkriminalisasi ALM. HAJI ASRI hingga ALM HAJI ASRI sempat ditahan selama 82 hari di Bareskrim, tetapi dibebaskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, pihak Low Tuck Kwong saat dikonfirmasi koranbanjar.net, Minggu (16/6/2024) via email menjelaskan secara resmi  sebagai berikut ;

Kami bertindak untuk dan atas nama klien kami, Bapak Low Tuck Kwong dan Bapak Engki Wibowo (Klien) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2023.

1. Kami merujuk pada surel Koran Banjar Channel ([email protected]) tertanggal 16 Juni 2024 yang kami terima pada pukul 11.13 WIB, perihal “Konfirmasi Pemberitaan”, yang memuat pemberitaan tentang perkara antara alm. H. Asri beserta keluarga dan Klien kami dengan judul “Kasus perseteruan pemilik PT Bayan Resource, H Asri dan orang terkaya Low Tuck Kwong kini bergulir di DPR RI.” (Pemberitaan).

2. Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang mengatur bahwa Wartawan Indonesia menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, wartawan disyaratkan untuk menguji informasi dengan melakukan check and recheck tentang kebenaran suatu informasi dan memberitakan secara berimbang dengan memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

3. Oleh karena itu, terhadap Pemberitaan, kami minta agar Koran Banjar Channel memberitakan klarifikasi dan hak jawab Klien kami sebagaimana diuraikan di bawah ini secara utuh dan lengkap.

(1) Pertama, tidak benar bahwa alm. H. Asri adalah pemilik PT Bayan Resources Tbk. Sebagaimana bisa dengan mudah dicek, PT Bayan Resources Tbk adalah suatu perusahaan publik yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat, termasuk Bapak Low Tuck Kwong selaku pemegang saham mayoritas.

Dalam hal ini, perlu kami luruskan juga bahwa PT Gunungbayan Pratamacoal (PT GBPC) dan PT Bayan Resources Tbk adalah dua entitas yang berbeda.

(2) Kedua, tidak benar bahwa permasalahan hukum antara alm. H. Asri beserta keluarga dan Klien kami, khususnya Bapak Low Tuck Kwong, belum mendapatkan hasil. Faktanya, status permasalahan hukum antara alm. H. Asri beserta keluarga dan Klien kami terkait:

– Perjanjian Jual Beli Saham PT GBPC tertanggal 27 November 1997 yang dibuat oleh alm. H. Asri beserta keluarga selaku penjual dan Klien kami serta PT Kaltim Bara Santosa (PT KBS) selaku pembeli, dan

– Tuduhan kepada Klien kami tentang adanya kekurangan sisa pembayaran harga saham PT GBPC sebesar Rp1,5 miliar kepada alm. H. Asri beserta keluarga telah selesai dan tuntas sejak tahun 2015 berdasarkan proses hukum di muka pengadilan, dimana alm. H. Asri beserta keluarga selaku penggugat merupakan pihak yang dikalahkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Fakta mengenai telah tuntasnya permasalahan hukum di atas dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 2734 K/Pdt/2010 tanggal 4 Agustus 2011 jo. No. 623 PK/Pdt/2013 tanggal 2 November 2015 (Putusan Perdata BHT), dimana berdasarkan Putusan Perdata BHT, Mahkamah Agung secara tegas telah memutuskan bahwa:

1. Akta jual beli saham PT GBPC berikut Akta-akta Penyerahannya yang dibuat di hadapan Notaris oleh alm. H. Asri beserta keluarga dan Klien kami adalah sah menurut hukum.

2. Tuduhan alm. H. Asri beserta keluarga selaku penggugat yang menyatakan bahwa harga saham PT GBPC belum dilunasi oleh Klien kami terbukti tidak beralasan.

(Putusan Perdata BHT dapat diunduh dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui tautan sebagai berikut: https://shorturl.at/qHJ2P dan https://shorturl.at/6YQ1H).

(3) Ketiga, tidak terdapat pertentangan apa pun antara Putusan Perdata BHT dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1711 K/PID/2011 tanggal 14 November 2012 yang dijatuhkan terhadap Terdakwa atas nama H. Asri (Putusan Pidana 1711 K/2011) karena Putusan Pidana 1711 K/2011 justru menegaskan bahwa:

1. Utang pajak sejumlah ±Rp1,5 miliar, yaitu tunggakan pajak PT GBPC periode tahun pajak 1996, merupakan kewajiban alm. H. Asri dan kewajiban alm. H. Asri terhadap utang pajak PT GBPC tersebut dapat dikompensasikan dengan kewajiban pembeli saham PT GBPC (yaitu Klien kami serta PT KBS) untuk membayar sisa harga saham PT GBPC sejumlah Rp1,5 miliar.

2. Perkara kewajiban para pihak menyangkut utang pajak sejumlah ±Rp1,5 miliar sebagaimana dimaksud masuk ke dalam ranah keperdataan, dan karenanya merupakan kewenangan hakim perdata untuk memutusnya.

Artinya, dalam Putusan Pidana 1711 K/2011 Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa putusan yang harus dijadikan acuan menyangkut persoalan tentang pihak mana yang berkewajiban membayar utang pajak PT GBPC adalah Putusan Perdata BHT. Dalam hal ini, Putusan Perdata BHT telah menguatkan putusan perdata tingkat pertama yang menyatakan bahwa utang pajak PT GBPC periode tahun pajak 1996 sejumlah ±Rp1,5 miliar merupakan kewajiban alm. H. Asri dan keluarga selaku penjual saham/pemilik lama PT GBPC.

(Putusan Pidana 1711 K/2011 dapat diunduh dari situs Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui tautan sebagai berikut: https://shorturl.at/cqwKI).

(4) Keempat, tidak terdapat pertentangan apa pun antara Putusan Perdata BHT dengan Putusan Pidana 1711 K/2011 karena dalam proses peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh alm. H. Asri dan keluarga pada bulan Februari 2013 dan diputus oleh Mahkamah Agung pada bulan November 2015, alm. H. Asri dan keluarga selaku pemohon PK telah mengajukan putusan pidana tingkat pertama dari Putusan Pidana 1711 K/2011 sebagai novum yang substansinya serupa dengan Putusan Pidana 1711 K/2011 dan hasilnya alm. H. Asri dan keluarga tetap menjadi pihak yang dikalahkan.

(5) Kelima, informasi yang menyatakan bahwa:

– Utang pajak PT GBPC sejumlah ±Rp1,5 miliar merupakan tanggung jawab Klien kami selaku pembeli saham PT GBPC, tidak sah perjumpaan utang atau kompensasi/set-off yang terjadi di antara alm. H. Asri beserta keluarga dan Klien kami sebagai bentuk pelunasan sisa harga saham PT GBPC sejumlah Rp1,5 miliar oleh Klien kami kepada alm. H. Asri dan keluarga adalah informasi yang keliru, tidak berdasar, serta bertentangan dengan Putusan Perdata BHT dan Putusan Pidana 1711 K/2011 karena putusan-putusan dimaksud telah sama-sama mengkonfirmasi hal-hal sebagai berikut.

1. Utang/tunggakan pajak PT GBPC periode tahun pajak 1996 sejumlah ±Rp1,5 miliar merupakan kewajiban alm. H. Asri.

2. Keabsahan kompensasi/set-off yang terjadi antara kewajiban alm. H. Asri dan keluarga selaku penjual saham untuk membayar utang pajak PT GBPC sejumlah ±Rp1,5 miliar dengan kewajiban Klien kami selaku pembeli saham untuk melunasi sisa pembayaran harga saham PT GBPC sebesar Rp1,5 miliar kepada alm. H. Asri.

Klien kami telah memberitahukan alm. H. Asri dan keluarga tentang kompensasi/set-off tersebut melalui Surat Minang Warman Sofyan & Associates tertanggal 20 November 1998 (Surat Minang Warman), dimana kewajiban/utang yang diset-off adalah utang yang sama nilai dan jenisnya, yaitu sama-sama utang/kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang sebesar Rp1,5 miliar.

Selain itu, Surat Minang Warman yang diklaim sebagai “bukti kuat” bahwa Klien kami masih berutang kepada alm. H. Asri dan keluarga telah diajukan sebagai bukti oleh alm. H. Asri dan keluarga sejak pertama kali menggugat Klien kami pada tahun 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hasilnya adalah alm. H. Asri beserta keluarga tetap menjadi pihak yang dikalahkan dan terus kalah hingga tingkat PK.

Justru, alm. H. Asri beserta keluarga yang bisa dikatakan masih berutang kepada Klien kami (dan bukan sebaliknya) karena jumlah utang pajak PT GBPC periode tahun pajak 1996 yang menjadi kewajiban alm. H Asri dan telah dibayar oleh Klien kami, yaitu Rp1.535.993.204, lebih besar sekitar Rp35 juta jika dibandingkan dengan jumlah sisa pembayaran harga saham PT GBPC sebesar Rp1.500.000.000.

(6) Keenam, tidak benar bahwa Klien kami mengkriminalisasi alm. H. Asri dengan cara melaporkan alm. H. Asri ke Kepolisian Negara R.I. (Polri) hingga alm. H. Asri ditahan oleh Polri karena:

1. Menurut Pasal 17 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak memperoleh keadilan antara lain dengan mengajukan laporan dalam perkara pidana.

2. Sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penahanan sepenuhnya merupakan wewenang penyidik.

(7) Ketujuh, mengenai PK untuk kedua kalinya yang diajukan oleh ahli waris alm. H. Asri pada tanggal 24 Mei 2023 terhadap Putusan Perdata BHT (PK Ke-II), proses PK Ke-II tidak  mementahkan apalagi menganulir Putusan Perdata BHT yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terlebih lagi dasar utama PK Ke-II yang disampaikan, yaitu adanya pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana mengenai pihak yang bertanggung jawab atas utang pajak PT GBPC sejumlah ±Rp1,5 miliar, terbukti tidak benar karena baik Putusan Perdata BHT maupun Putusan Pidana 1711 K/2011 sama-sama menyatakan bahwa utang pajak PT GBPC tersebut merupakan kewajiban alm. H. Asri.

4. Sebagai penutup:

a. Kami dan Klien kami menghimbau agar seluruh pihak menghormati, dan agar keluarga/ahli waris alm. H. Asri menaati, Putusan Perdata BHT dengan antara lain tidak menyampaikan hal-hal dan tidak menggiring opini yang kontradiktif dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

b. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, Klien kami mencadangkan hak-haknya untuk mengambil langkah-langkah hukum formal terhadap pihak-pihak yang merugikan hak dan kepentingan Klien kami.

c. Kami tembuskan surel ini kepada Dewan Pers.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Turangga Harlin, S.H., LL.M./Novia Asri Widyasari S.H.

Kantor Hukum MHMS Advocates (dahulu MacalloHarlin Mendrofa Advocates)

Turangga Harlin, S.H., LL.M., MCIArb.

Managing Partner. (sir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *