BANJARBARU, koranbanjar.net – Permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dipecahkan bersama. Program pencegahan serta masukan dan saran kepada pimpinan untuk evaluasi ke depan penting dilakukan.
Hal tersebut disampaikan tenaga ahli BNPB Mayjend (purn) Amrin kepada wartawan usai Rakor dan Evaluasi Satgas Karhutla Kalsel di kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru Jumat (13/9/2019).
“Walaupun pencegahan ini sedikit demi sedikit, namun harapannya ke depan bisa mendapat hasil, karena pencegahan ini bersifat merubah mindset (pola pikir) masyarakat,” ujarnya.
Dia menyatakan program pencegahan karhutla merupakan inisiansi dari Kepala BNPB, namun pelaksanaan maupun tanggung jawabnya tetap harus dijalankan pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi di lapangan, dikatakan Amrin, saat ini masih banyak lokasi karhutla dan titik api di Kalsel yg tidak bisa dijangkau.
“Kemarin saat saya ketemu wali kota agar bisa membuatkan jalan terobosan menuju titik daerah yg tidak bisa dijangkau. Terutama di sekitar bandara,” katanya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalsel, Alam, setuju masalah karhutla harus dihadapi bersama. Khususnya dalam menghadapi kendala keterbatasan peralatan pemadaman.
“Kalsel merupakan salah satu daerah yang penanganan karhutlanya terbaik selama ini, maka sinergritas itu penting. Hal ini tidak terjadi baru saja tapi sudah lama, maka dari itu perlu adanya solusi jangka panjang atau permanen yang harus dilakukan,” tegasnya.
Dia mengakui selama ini Kalsel belum mempunyai solusi jangka panjang dalam menangani dan mencegah karhutla. Padahal permasalahan karhutla sudah berulang kali terjadi.
Baca Juga: Angakasa Pura Noor Belum Temukan Kerugian Akibat Kabut Asap
Menurutnya, solusi jangka panjang yang perlu dilakukan yakni merubah pola pikir masyarkat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Upaya itu perlu dilakukan dengan melibatkan Dinas Pertanian.
Baca Juga: Helikopter Yang Mendarat Darurat Kemarin Hingga Kini Belum Dapat Digunakan
Solusi jangka panjang lainnya, melindungi hutan lindung agar masyarakat, terutama yang berada di pedalaman tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Perlindungan hutan lindung perlu dilakukan dengan melibatkan Dinas Kehutanan. (ykw/dny)
