Hiruk pikuk penetapan Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, menggantikan Banjarmasin, memang cukup menyedot perhatian banyak pihak. Namun, energi masyarakat Banjarbaru di era kepemimpinan Wali Kota, Aditya Mufti Ariffin, justru mantap melangkah maju ke depan.
BANJARBARU, koranbanjar.net – Setelah penetapan status Ibukota Kalsel oleh Presiden Joko Widodo pada 2022 lalu, Wali Kota Aditya meningkatkan ritme kerja seluruh jajarannya demi membedah dan menggali lebih dalam setiap sisi pembangunan di Banjarbaru.
Tujuannya agar Banjarbaru sebagai Ibukota Kalsel siap menjadi daerah penyanggah utama Ibukota Negara (IKN) Kalimantan Timur.
Tak butuh lama, hasilnya bermunculan. Awal 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 melalui sistem neraca regional.
Mencatat 7,39 persen laju pertumbuhan ekonomi Banjarbaru sebagai yang tertinggi, melampaui 12 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kalsel.
Capaian ini telah mengukir nama Aditya Mufti Ariffin sebagai satu-satunya pemimpin yang berhasil mencatatkan sejarah baru di Banjarbaru.
Sebab pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ini merupakan angka tertinggi yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan sejak beralihnya status Banjarbaru dari Kota Administratif menjadi Kota pada 1999 silam.
Belum cukup sampai disitu, kabar lainnya datang dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengumumkan realisasi investasi di Kota Banjarbaru tahun 2022 menyentuh nilai Rp645 miliar.
Kenaikan sebesar 496 persen dibanding nilai investasi tahun 2021, membuktikan para investor terbujuk rayu pesona Banjarbaru.
Sebagai bentuk kesiapan dan kemandirian Kota Banjarbaru, Aditya optimis pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat.
Alhasil target PAD dinaikkan dan tentu saja terbuktikan.
Hal itu setelah Kemendagri menyematkan penghargaan APBD Award 2023 kepada Wali Kota Aditya atas kesuksesannya membawa Banjarbaru sebagai daerah dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi tingkat kota di seluruh Indonesia.
Secara data, PAD Kota Banjarbaru yang 2020 silam senilai Rp202 miliar, di era Wali Kota Aditya berhasil mencapai Rp320 miliar di tahun 2023 ini.
Salah satu sumbernya melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kota Banjarbaru.
Akhir November 2023, BPPRD Banjarbaru mencatatkan surplus dengan realisasi pendapatan mencapai Rp175 miliar, melebihi target pihaknya Rp170 miliar.
Tingginya nilai pendapatan Banjarbaru melalui pajak dan retribusi daerah ini juga didukung dengan inovasi Aditya ihwal penggunaan Tapping Box di berbagai tempat usaha.
Sebanyak 75 alat perekam transaksi belanja itu disebar tempat-tempat usaha untuk memaksimalkan tata kelola keuangan dan mengantisipasi kebocoran.
Buntut atas naik dan tercapainya PAD di tahun 2023 ini, membuat Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru 2024 mendatang telah diketuk palu sebesar Rp 1,425 triliun.
Besaran nilai APBD 2024 tersebut adalah rekor terbaru, tertinggi sejak 23 tahun Banjarbaru berdiri.
Sektor transportasi Ibukota Kalimantan Selatan juga tidak luput dari perencanaan Aditya. Melalui skema Buy The Service (BTS), Aditya menggaet Kementerian Perhubungan guna mengoperasionalkan 75 unit bus yang beroperasi di wilayah Banjarbaru dan aglomerasi Banjarbakula.
Tujuannya agar masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. (maaf/dya)
