Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
Koran Banjar
Kriminal & Peristiwa

Jokowi Bagi Sertifikat Gratis, Mawardi Abbas Suarakan Sengketa Lahan Warga Dengan TNI

Avatar
250
×

Jokowi Bagi Sertifikat Gratis, Mawardi Abbas Suarakan Sengketa Lahan Warga Dengan TNI

Sebarkan artikel ini

MARTAPURA,Koranbanjar.net – Presiden Joko Widodo dalam programnya kini sedang gencar membagikan sertifikat tanah di beberapa daerah, salah satunya wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 25 maret lalu. Presiden yang lebih dikenal dengan panggilan Jokowi tersebut membagikan sebanyak 3.630 sertifikat hak tanah kepada Masyarakat.

Namun, kedatangan Jokowi ke Banjarbaru untuk membagikan sertifikat tanah tersebut tidak membuat semua masyarakat senang.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Justru, protes keras datang dari salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Banjar H Mawardi Abbas yang membeberkan kepada Koranbanjar.net tentang penguasaan tanah hingga 70% dikuasai oleh pihak asing. Lebih lagi, Mawardi Abbas mengatakan masalah Nasional saat ini adalah tentang penguasaan tanah yang dilakukan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI)  yang bersengketa dengan masyarakat tentang hak kepemilikan tanah. Salah satu contoh adalah di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. dimana warga saat ini masih bersengketa dengan pihak TNI.

“Kita sering dengar berita nasional, yang mengatakan saat ini hingga mencapai 70% tanah di indonesia di kuasai pihak asing. Namun kenyataannya saat ini pihak TNI yang sering terlibat sengketa dengan masyarakat terkait hak kepemilikan tanah, seperti yang terjadi di desa padang panjang,” bebernya.

Mantan Wakil Bupati Kabupaten Banjar periode 2000–2005 ini juga menambahkan, Jokowi harusnya bisa dalam programnya untuk membagikan seritifikat tanah, untuk menjangkau masyarakat yang selama ini telah memiliki tanah itu secara turun temurun namun tak bisa membuat sertifikat karena terkendala sengketa dengan pihak TNI yang mengklaim kepemilikan tanah di kawasan Desa Padang Panjang.

“Jokowi harusnya bisa menjangkau masyarakat desa padang Panjang yang telah turun temurun memiliki tanah itu untuk diberikan sertifikat. Namun karena klaim dari pihak TNI masyarakat disana tidak bisa dibuatkan sertifikat oleh piahk BPN,” tandasnya. (sai/pri)

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh