Jelang PSU, Pembagian “Paman Bakul” Diadukan ke Bawaslu Banjar

  • Bagikan
Warga berkonsultasi ke Bawaslu Kabupaten Banjar. (foto:ist)

Tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel kembali diwarnai indikasi pelanggaran salah satu kandidat, adanya pembagian sembako dengan menggunakan bakul bertuliskan “Paman Bakul”. Kali ini terjadi di kawasan UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Kecamatan Martapura Kota.

MARTAPURA, koranbanjar.net – Bawaslu Kabupaten Banjar menerima laporan aduan masyarakat atas pembagian sembako yang dikemas dalam “Paman Bakul” beberapa waktu lalu, Rabu (7/4/2021).

Pelaporan ini merupakan tindak lanjut atas klarifikasi tertulis Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Martapura Kota, Dra. Hj, Hermawai  terkait pembagian bakul yang dilakukan tanpa izin.

Dengan mengantongi sejumlah bukti berupa tangkapan layar surat pernyataan, rekaman video dan foto, Rachmadi (Pelapor) didampingi Candra menyambangi Bawaslu Kabupaten Banjar, melaporkan fenomena perbakulan dalam kontestasi Pilgub Kalsel.

“Kami meyakini pembagian “Paman Bakul” adalah intrik salah satu kandidat Calon Gubernur untuk mengkamuflase praktik politik uang menjelang PSU Pilgub Kalsel 9 Juni 2021,” ujar Rachmadi.

Lanjutnya, lokasi pembagian bukan hanya di UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, tetapi juga adalah zona PSU di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura.

Pada kesempatan sebelumnya, fenomena perbakulan di luar wilayah PSU telah diketahui Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, namun dia menyatakan Bawaslu tidak berwenang menindaklanjuti indikasi pelanggaran di luar zona PSU.

Candra yang datang bersama Rachmadi menambahkan, Bawaslu harus lebih awas dan sigap menghadapi PSU Pilgub Kalsel 9 Juni 2021 mendatang.

Sebab menurutnya penentuan orang nomor 1 di Kalsel ke depan telah memasuki babak akhir, justru pihak-pihak tak bertanggung jawab akan menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilgub Kalsel.

“Hari-hari ini, fenomena perbakulan telah mengalir masuk ke zona PSU. Seharusnya rekan-rekan Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten, kota lebih mudah mengawasi indikasi pelanggaran, terlebih wilayah pengawasan paska putusan MK telah menyusut hingga hanya 7 Kecamatan,” terang Candra.(yon/sir)

 

NEWS STORY
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *