Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepela Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Kalsel mengidentifikasi bakal terjadi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkait hasilnya.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, Jumat (23/11/2024) di Kantor Bawaslu Kalsel Banjarmasin menyampaikan jumlah tersebut terdiri dari 3 indikator yang paling banyak terjadi, meliputi 3.159 di TPS pemilih disabilitas terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Kemuduan lanjut Aries Mardiono, 1.822 TPS pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
“Seperti meninggal dunia, alih status menjadi TNI atau Polri,” katanya sembari menyebut indikator ke 3 terdapat sebanyak 1.373 TPS Pemilih Pindahan (DPTb).
Menurutnya, indikator ini menjadi fokus pengawasan Bawaslu saat pemungutan suara nanti, karena potensi rawannya paling banyak terjadi gangguan.
Selain tiga indikator di atas sebut mantan wartawan ini, Bawaslu Kalsel juga memetakan sembilan indikator potensi TPS rawan, dan potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.
“Untuk sembilan indikator potensi TPS rawan, sambungnya ada lima ratus empat sembilan TPS karena terdapat penyelenggara pemilihan berasal dari luar domisilinya bertugas,” ungkapnya.
Selain itu, 469 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS, 349 TPS terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
Ada pula terdapat 275 TPS potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK).
Ada lagi, 246 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.
“Sebanyak seratus delapan puluh enam TPS didirikan di wilayah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa,” urainya.
Berikutnya, terdapat 146 TPS terkendala aliran listrik di lokasi TPS. Lalu 121 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu.
“Terakhir, terpetakan ada sebanyak seratus tujuh belas TPS sulit dijangkau karena kondisi geografis dan cuaca,” ujarnya.
Sementara 9 indikator potensi TPS rawan jarang terjadi namun tetap perlu diantisipasi yakni terdata sebanyak 87 TPS, karena dekat lembaga pendidikan dan siswanya berpotensi memiliki hak pilih. Berikutnya, ada 73 TPS memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.
Kemudian terdapat 71 TPS riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
Selanjutnya sebanyak 56 TPS berada di dekat rumah pasangan calon atau posko tim kampanye pasangan calon.51 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan.Juga terdata, sebanyak 38 TPS di dekat wilayah kerja seperti pertambangan serta pabrik.
Bahkan ada 35 TPS didirikan di wilayah rawan konflik.Selain itu, 20 TPS memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu lalu.
Terdata pula sebanyak 18 TPS memiliki riwayat praktik menghina/menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS.
“Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan kami untuk memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis,” terangnya.
Ia mengimbuhkan, melihat potensi gangguan yang dipaparkan di atas, pihaknya sudah menyiapkan upaya pencegahan. Antara lain melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan.
“Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan ini harus dimitigasi sejak dini,” tandasnya. (yon/bay)
