DPRD Kabupaten Banjar melalui wakil ketua l, Irwan Bora apresiasi pembangunan intake baru di Desa Sungai Bakung dan Mali Mali, namun pihaknya tetap memberikan masukan agar PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda) juga memperhatikan titik koordinat lokasinya.
BANJARBARU, koranbanjar.net – Kendala pembuatan jaringan penambahan infrastruktur intake Sungai Bakung dan Mali Mali tidak ada, kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora, hanya saja kajian secara titik koordinat itu apakah sudah dievaluasi dengan koordinat maupun obyek lokasi di mana.
Irwan Bora menerangkan, evaluasi ini meliputi seperti ketersediaan tanah kosong untuk dilakukan pembebasan, survei di masyarakat yang dijadikan lokasi pembangunan dua intake pada dua wilayah, Kecamatan Sungai Tabuk dan Karang Intan.
“Sepertinya itu tidak ada masalah tadi,” katanya, dikonfirmasi setelah rapat ekspose studi kelayakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sungai Bakung dan Mali Mali, Rabu (29/1/2025) di kantor PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
Penambahan jaringan infrastruktur ini, sambung Irwan Bora, perlu mendapatkan dukungan dari legislatif untuk peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
“Sebagaimana kita tahu selama ini ketika permasalahan suplai air bersih mengalami kemacetan, ternyata kita selama ini selalu menyalahkan PT Air Minum Intan Banjar,” cetusnya.
Padahal, ternyata permasalahannya bukan ada pada PT Air Minum Intan Banjar (Perseroda), justru permasalahan lebih besar, adanya kebocoran pipanisasi atau kendala di tempat milik institusi lain.
“Wartawan tentu beberapa kali melihat ada demo, ternyata kebocoran di tempat lain,” imbuh politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Peningkatan infrastruktur tidak dapat dihindari, karena pertumbuhan dan kepadatan tidak dapat dibendung, contohnya di Kecamatan Sungai Tabuk.
Apalagi, salah satu sumber kehidupan masyarakat adalah ketersediaan air bersih sedangkan di tempat itu tidak ada sumur gali.
Intake Sungai Bakung merupakan harapan masyarakat dengan masalah dominan di Sungai Tabuk yang daerahnya tanah gambut dan rawa kesulitan mendapatkan air bersih.
“Kalau kehabisan air maka masyarakat akan ribut. Tentu kita mendukung dan mendorong pembangunan intake, juga dari pembiayaan APBD,” ucap Irwan Bora. (dya)
