Setelah fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda APBD Kabupaten Banjar Tahun 2019 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Banjar, Rabu (8/7/2020). Hal itu ditanggapi Bupati Banjar H Khalilurrahman atas penilaian fraksi legislatif, diantaranya perihal angka kemiskinan.
MARTAPURA,koranbanjar.net – Catatan fraksi yang mendapatkan tanggapan Bupati Banjar H Khalilurrahman pada rapat paripurna secara video conference, ialah angka kemiskinan yang disampaikan Fraksi Gerindra dipandang masih terhitung tinggi.
Bupati Khalilurrahman menjelaskan, Pemkab Banjar terus berupaya melakukan penekanan angka kemiskinan dan presentase penduduk miskin. Di Kabupaten Banjar sendiri sebenarnya lebih rendah dari presentase penduduk miskin dibanding provinsi dan nasional.
“Hal ini menunjukan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Banjar presentasenya lebih sedikit dari provinsi dan nasional,” kata dia.
Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan terus diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan, terhadap penanganan imbas dari covid-19 yang terjadi di daerah.
“Usaha pemerintah daerah lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai tema tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah daerah,” ungkap Bupati Banjar.
Bupati Banjar juga mengutarakan, pemerintah daerah berupaya meningkatan penerimaan daerah, melalui pengembangan potensi daerah dengan pedoman ketentuan peraturan perundangan-undangan.
“Termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan yang diambil,” imbuhnya, yang hadir didampingi Sekda Banjar H Mokhamad Hilman dan jajaran.
Ditambahkan Khalilurrahman, Pemkab Banjar lebih mendorong dan memotivasi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahaan.
“Sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Bupati Banjar. (kominfobanjar/dya)
