oleh

Hindari Resiko Gagal Panen, Legislatif Kalsel Punya Solusi

JAKARTA, koranbanjar.net – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Burhanuddin menganjurkan kepada petani Kalimantan Selatan untuk dapat mengasuransikan lahan tani mereka melalui program dari Kementerian Pertanian yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTD).

“Hal itu dilakukan untuk lahan yang tinggi akan resiko kegagalan panen,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian, Selasa (20/8/2019).

Menurut H Burhanudin, program ini salah satu solusi terbaik untuk menghadapi kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan cuaca seperti banjir, kekeringan, dan serangan hama penyakit yang menjadi sebab kerugian pada petani.

“Program pemerintah ini adalah program sangat menguntungkan, petani hanya bayar Rp36 ribu per hektar per tahun selebihnya dibantu oleh pemerintah,” terangnya.

Suatu saat lanjutnya, ada masalah nanti akan diganti dengan anggaran sampai dengan Rp6 juta per hektar.

Ditambahkannya, pihaknya juga akan mendorong pemerintah baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Kalsel maupun kabupaten kota agar mensosialisasikan program pemerintah pusat ini kepada petani yang ada di Kalimantan Selatan.

“Kami harapkan instansi terkait terus mensosialisasikan program ini, persyaratan mengikuti asuransi ini tidaklah terlalu sulit, ikutlah program pemerintah ini, karena kita tidak dapat memprediksi bagaimana cuaca kedepan,” cetus orang nomor satu di Dewan Provinsi ini.

Dilain pihak, Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Dr Sarwo Edhy yang menerima langsung kunjungan mengharapkan banyak petani di Kalsel yang mengikuti program ditargetkan tiap tahunnya ini, berasuransi sebesar Rp1 juta hektar di seluruh Indonesia.

“ini merupakan solusi bagi petani, saya harapkan dukungan dan dorongan dari DPRD agar petani kita mengikutinya,” ungkap dia.

Selain itu dirinya menjelaskan pula terkait dengan dukungan sarana dan prasarana, untuk alokasi pertanian antara lain rehab jaringan seluas 1.800 dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,4 milyar.

“Irigasi perpompaan sebanyak 15 unit dengan pagu anggaran Rp1,9 milyar dan pengembangan embung pertanian sebanyak 2 unit dengan pagu anggaran Rp240 juta,” urainya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir Rahman menerangkan, dengan mengikuti AUTD petani membayar sebesar Rp36 ribu per hektar per musim tanam, dimana sisanya sebesar Rp144 ribu dibantu oleh pemerintah.

“Ketentuan dalam polis klaim akan diperoleh jika, intensitas kerusakan mencapai 75% berdasarkan luas petak alami tanaman padi, dengan pembayaran klaim untuk luas lahan satu hektar sebesar enam juta rupiah,” paparnya. (yon/dya)

Komentar

Berita Terkini