BANJARMASIN, koranbanjar.net – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Studi Ilmu kemasyarakatan (LSIK) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (3/4).
Unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa ini merupakan bentuk protes atas kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, pertamax dan dexlite.
Para aktivis LSIK itu menilai, penaikan harga BBM oleh pemerintah merupakan sebuah ketidakbecusan pemerintah dalam memberikan kebijakan di tengah angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi saat ini.
Di hadapan sejumlah anggota DPRD Kalsel dan puluhan personil kepolisian, para mahasiswa ini memprotes kenaikan harga BBM dan kelangkaan premium serta menuntut agar pemerintah melakukan transparansi kuota BBM.
Menanggapi aksi unjuk rasa dari para masasiswa tersebut, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Riswandi dan Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan mengatakan di depan para pengunjuk rasa, tim dari Komisi II dan Komisi III DPRD Kalsel akan segera berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi dan beberapa usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan kelangkaan BBM yang sedang terjadi saat ini. “Kita akan segera ke pusat, mungkin besok atau lusa untuk menyampaikan aspirasi dan usulan-usulan masyarakat berkaitan dengan suplai BBM yang terhambat khususnya premium yang telah menimbulkan keresahan pada masyarakat,” kata mereka.
Sementara Sales Eksekutif Retail Pertamina Banjarmasin, Endo Eko Satryo saat di temui koranbanjar.net di ruangannya mengatakan, tidak ada kelangkaan sama sekali pada BBM.
Menurutnya, selama ini Pertamina tidak pernah menahan atau memperlambat penyaluran BBM ke SPBU.
Endo menceritakan, kelangkaan BBM hanya terjadi di daerah. Hal ini pun, menurutnya, disebabkan keterlambatan pengiriman karena terkendala masalah teknis di lapangan seperti macet dan waktu jarak tempuh menuju SPBU yang ada di daerah.
“Untuk pertalite tidak pernah kita langkakan dan untuk BBM non subsidi akan kita prioritaskan agar tetap selalu ada di setiap daerah. Kalaupun ada kelangkaan akan segera kita guyur,” jelasnya.
Terkait adanya rencana pencabutan premium non subsidi, Endo menjawab, Pertamina tidak ada sama sekali rencana atau wacana untuk melakukan pencabutan premium non subsidi. “Kami berharap tetap memberikan BBM non subsidi kepada masyarakat umum khususnya di daerah. Selain itu kami juga berusaha untuk tidak ada kelangkaan, kalaupun ada itu hanya kendala waktu dan macet di perjalanan,” tutupnya. (leo/dny/kie)
