AdvertorialPemprov Kalsel

Gubernur Tegaskan Perbaikan Kekurangan Manajemen PBJ

BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Segala kekurangan dalam manajemen pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Kalsel harus segera diperbaiki.

Hal itu mengingat PBJ pemerintah merupakan kegiatan besar yang dalam pelaksanaan pembangunannya menggunakan keuangan negara, baik dari APBN maupun APBD.

“Saya minta kekurangan-kekurangan kita dalam manajemen PBJ di Kalsel segera bisa kita perbaiki, dan saya juga minta semua yang terlibat dalam PBJ berbuat dan bertindaklah secara professional,” tegas  Abdul Haris menyampaikan amanat Gubernur Kalsel dalam acara pengukuhan pengurus DPP Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Kalsel, yang kemudian dilanjutkan dengan Rakorda Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ), di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Selasa (23/4/2019).

Pengukuhan pengurus DPP IAPI Kalsel periode 2019-2022. (foto: ykw/koranbanjar.net)

Hal tersebut juga diamini Wakil Ketua Bidang Penguatan Organisasi dan Keanggotaan DPP IAPI, Suratmo.

Dipaparkannya, sumber daya manusia PBJ memang harus terus meningkatkan kompetensinya dalam mengelola PBJ. Sehingga proses PBJ dapat lebih efektif dan transparan serta akuntabel mengingat besarnya anggaran negara yang dikelola dalam PBJ.

“Insan PBJ harus mampu memberikan inovasi baru dalam melaksanakan tugas di Kalsel serta dapat berkontribusi lebih baik di dunia PBJ, sehingga pengadaan lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan dan terpercaya,” ujarnya.

Dia mengharapkan, sebagai insan yang berprofesi di bidang pengadaan barang dan jasa, pengurus IAPI di Kalsel dapat menjadikan IAPI sebagai tempat untuk berkembang bersama dalam meningkatkan kompetensi.

Acara tersebut dihadiri ratusan peserta se- Kalsel serta narasumber dari KPK, Kejati Kalsel dan Inspektorat Kalsel. (ykw/dny)

Tags

Tinggalkan Balasan

Close