Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Peduli Keadilan Masyarakat (FPKM) menyorot pekerjaan proyek pembangunan baik yang dibiayai dari anggaran pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan maupun dari Kementerian.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua LSM Forum Peduli Keadilan Masyarakat (FPKM) Riduansyah mengungkapkan, pekerjaan di penghujung tahun kerap diwarnai oleh masalah klasik.
“Pekerjaan terburu-buru, rendahnya kontrol kualitas, hingga potensi pelanggaran standar mutu,” ujar Riduansyah, Jumat (13/12/2024) kepada koranbanjar.net.
Menurutnya, hal tersebut menjadi ironis, mengingat proyek-proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang taat membayar pajak, namun pelaksanaannya sering kali melenceng dari harapan.
Lanjut dikatakannya, bahwa banyak proyek yang dikerjakan secara asal-asalan demi mengejar tenggat waktu untuk menghindari sanksi denda.
“Setiap tahun, selalu ada alasan yang sama, cuaca buruk, kendala teknis, atau kejar tayang. Tapi disayangkan, standar mutu sering kali diabaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut Riduansyah mengemukakan, kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun konsultan pengawas.
“Semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas pekerjaan,” kata dia.
Akibatnya, sambung Riduansyah, proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Trotoar yang retak, jalan berlubang, hingga saluran air tidak berfungsi optimal menjadi pemandangan biasa.
Selain itu, ketidaksesuaian standar mutu tersebut kerap berdampak pada lingkungan sekitar, memicu banjir atau bahkan membahayakan keselamatan warga.
Permasalahan ini berdampak lebih luas daripada sekadar infrastruktur yang tidak optimal. Ia menyebut bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga ikut tergerus. Uang yang digunakan untuk membiayai proyek ini adalah uang rakyat, tetapi hasilnya justru mengecewakan.
“Masyarakat yang seharusnya menikmati fasilitas tersebut malah dirugikan,” sebut Riduansyah.
Sorotan lainnya tertuju pada papan proyek yang sering mencantumkan pendampingan dari Kejaksaan setempat. Namun, menurutnya hal itu dianggap tidak cukup.
Dirinya menegaskan bahwa keberadaan pendampingan ini seharusnya menjadi jaminan transparansi dan akuntabilitas.
“Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya keluhan yang tetap tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Oleh karena itu untuk mengatasi masalah inii, LSM FPKM meminta pemerintah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Kementerian segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Kepala daerah harus lebih serius menyikapi persoalan yang berulang ini. Kontrol lebih ketat dari SKPD dan konsultan pengawas sangat penting untuk memastikan proyek sesuai dengan standar dan tujuan yang telah direncanakan.
Ia juga mendorong adanya mekanisme pengawasan independen agar dapat menekan potensi penyimpangan.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan fisik. Proyek-proyek ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, sehingga harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.
Dia menambahkan, melihat kompleksitas masalah ini, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak terkait, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan.
“Hanya dengan begitu, proyek-proyek pemerintah dapat benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah,” pungkasnya. (yon/bay)
